Hubungan AS-Saudi akan Berubah, Namun Bukan 'Perpecahan'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fergi Nadira, Kamran Dikrama, Lintar Satria

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi kemungkinan akan berubah menyusul diterbitkannya laporan intelijen AS pada Jumat (26/2) yang menyatakan bahwa penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), menyetujui operasi untuk menangkap sekaligus membunuh jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Khashoggi diketahui dibunuh di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Baca Juga

"Kami menilai Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporan empat halaman, seperti dilansir laman Kantor Berita Reuters, Sabtu (27/2).

Badan intelijen AS mendasarkan penilaiannya pada kendali putra mahkota atas pengambilan keputusan, keterlibatan langsung salah satu penasihat utamanya dan detail perlindungannya sendiri, serta dukungannya menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi.

"Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia)," kata laporan intelijen AS.

Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Setelah tewas, tubuh Khashoggi dilaporkan dimutilasi. Hingga kini potongan jasadnya belum ditemukan. Khashoggi adalah figur yang vokal mengkritik kebijakan-kebijakan Saudi, termasuk Pangeran MBS.

Dalam mendeklasifikasi laporan intelijen tersebut, Presiden AS Joe Biden mengubah penolakan Donald Trump untuk merilis laporan intelijen dengan dalih bertentangan dengan Undang-Undang 2019. Langkah Biden ini mencerminkan kesediaan AS untuk menantang Kerajaan Saudi terkait masalah hak asasi manusia (HAM) hingga Yaman.

"Laporan ini telah disimpan di sana, pemerintahan terakhir bahkan tidak akan merilisnya. Kami segera, ketika saya masuk, mengajukan laporan, membacanya, mendapatkannya, dan merilisnya hari ini. Dan, sungguh keterlaluan apa yang terjadi," kata Biden dalam jaringan berbahasa Spanyol, Univision.

Dalam wawancara tersebut, Biden mengatakan bahwa dia telah mengatakan kepada Raja Saudi Mohamed Bin Salman bahwa Arab Saudi harus menangani pelanggaran hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk berurusan dengan AS. "(Saya) menjelaskan kepadanya bahwa aturan berubah dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini dan Senin," kata Biden.

Sejumlah langkah hukum diambil AS kepada beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Hukuman tersebut di antaranya memberlakukan larangan visa pada beberapa orang Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.

Kebijakan baru pun diterbitkan dengan judul "Khashoggi Ban". Departemen Luar Negeri AS mengatakan tidak akan menoleransi mereka yang mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis. Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi pada Ahmed Hassan Mohammed al-Asiri, mantan wakil kepala Kepresidenan Intelijen Umum Arab Saudi, dan Pasukan Intervensi Cepat (RIF) Arab Saudi sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi.

Departemen Keuangan menuduh Asiri sebagai biang keladi operasi Khashoggi. Dia mengatakan, beberapa anggota regu pembunuh yang dikirim untuk mencegat jurnalis itu adalah bagian dari RIF, bagian dari Pengawal Kerajaan Saudi yang hanya bertanggung jawab kepada putra mahkota.

Laporan intelijen AS menilai bahwa anggota RIF tidak akan bertindak tanpa persetujuan putra mahkota. Sebelum pengumuman, pejabat AS mengatakan, sanksi dan larangan visa tidak akan menargetkan putra mahkota.

Perubahan hubungan

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, negaranya menginginkan adanya perubahan hubungan dengan Arab Saudi, tapi bukan 'perpecahan'.

“Apa yang telah kami lakukan dengan tindakan yang kami lakukan sebenarnya bukan untuk memutuskan hubungan, tetapi untuk mengalibrasi ulang agar lebih sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai kami,” kata Blinken kepada awak media pada Jumat (26/2), dikutip laman Al Arabiya.

Kendati adanya laporan tentang keterlibatan Pangeran MBS dalam pembunuhan Khashoggi, Blinken mengatakan hubungan dengan Saudi adalah penting. "Kami memiliki kepentingan berkelanjutan yang signifikan. Kami tetap berkomitmen untuk mempertahankan Kerajaan," ucapnya.

Namun Blinken, seperti disinggung di awal, menginginkan adanya perubahan. "Kami juga ingin memastikan, dan ini yang Presiden sejak awal, bahwa hubungan ini lebih mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai kami," ujarnya.

The murder of journalist and U.S. lawful permanent resident Jamal Khashoggi shocked the world. Starting today, we will have a new global policy bearing his name to impose visa restrictions on those who engage in extraterritorial attacks on journalists or activists.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2021

Tunangan Khashoggi meminta agar Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) segera dihukum. Hal ini merespons laporan intelijen AS.

"Hal itu tidak hanya akan membawa keadilan yang telah kami cari, tapi juga mencegah aksi yang sama terjadi lagi," kata Hatice Cengiz dalam pernyataannya seperti dikutip BBC, Senin (1/3).

Jurnalis berusia 59 tahun itu pernah menjadi penasihat pemerintah Arab Saudi dan dekat dengan keluarga kerajaan. Tetapi, hubungan mereka merenggang dan Khashoggi pun mengasingkan diri ke AS pada 2017.

Sejak itu ia menulis kolum mingguan di Washington Post yang mengkritik kebijakan-kebijakan Pangeran Mohammad. Di kolom pertamanya di koran AS tersebut, Khashoggi menulis ia takut ditangkap karena MBS menindak tegas mereka yang tidak sependapat dengan pemerintah.

"Intinya putra mahkota yang memerintahkan pembunuhan brutal tidak dapat disalahkan dan tidak bersalah, harus segera dihukum," kata Cengiz.

"Bila putra mahkota tidak dihukum, akan selamanya membahayakan kami semua dan menodai kemanusiaan kami," katanya menambahkan.

Saudi telah membantah laporan intlijen AS tersebut. Pihak Kerajaan Saudi juga menyesalkan Washington menerbitkan laporan terkait kasus pembunuhan jurnalis Washington Post itu.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kerajaan, dan mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi serta kesimpulan yang tidak akurat," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

Saudi menegaskan bahwa mereka mengecam pembunuhan Khashoggi. Riyadh menyebut, pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji dan pelanggaran mencolok terhadap hukum serta nilai Kerajaan.

"Kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok individu yang telah melanggar semua peraturan dan otoritas terkait dari lembaga tempat mereka bekerja," kata Kementerian Luar Negeri Saudi.