REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Formula 1 (F1) akan menolak tawaran dari pemerintah Bahrain untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh personel tim dan ofisial untuk melawan Covid-19. Para personel tim dan staf tiba di negara kerajaan di Teluk itu untuk menjalani tes pramusim bulan ini.
Menyusul penundaan Grand Prix Australia, yang dijadwalkan pada 21 Maret, fokus musim ini beralih ke Bahrain. Tes pramusim akan berlangsung pada 12-14 Maret sebelum seri pembuka digelar di sana pada 28 Maret.
"Sebagian besar partisipan akan hadir di Bahrain untuk periode tiga pekan jelang balapan," demikian pernyataan penyelenggara Grand Prix Bahrain seperti dikutip AFP, Senin (1/3). "Hal ini, pada akhirnya, menawarkan kesempatan unik untuk menyediakan proteksi tambahan bagi mereka yang ingin mengambil kesempatan ini dalam bentuk vaksinasi (vaksin Pfizer-BioNTech)."
Mengeklaim sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat vaksinasi tertinggi di dunia, dan menyatakan memiliki lima vaksin yang berbeda untuk penduduknya, Bahrain mengatakan mereka sedang memperluas program vaksinasi itu ke sejumlah ajang besar di wilayahnya.
Sumber di dalam Formula 1, seperti dilansir AFP, menyebut penawaran tersebut akan ditolak. Bermarkas di Inggris, seperti kebanyakan tim, F1 ingin tetap sejalan dengan jadwal vaksinasi Inggris sehingga para personel mereka tidak terlihat mengambil keuntungan dari hak istimewa itu.
Lebih dari 20 juta orang telah menerima dosis pertama vaksin virus corona di Inggris. Sejauh ini, tercatat sekira 123 ribu kasus kematian terkait Covid-19, paling banyak di antara negara-negara di Eropa.
Keputusan untuk menggelar Grand Prix di Bahrain telah menimbulkan kontroversi karena negara di Timur Tengah itu tersandung dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada November 2020, sebanyak 16 kelompok pegiat HAM menulis kepada F1, menuduh mereka memainkan peran sentral dalam sportwashing atau menggunakan olahraga sebagai alat untuk memperbaiki reputasi pemerintah Bahrain di tengah dugaan pelanggaran HAM di negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika