REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Energi Nasional (DEN) menilai salah satu tantangan pengembangan panas bumi di Indonesia adalah persoalan harga. Harga dari pembangkit panas bumi selama ini masih sulit diterima oleh PLN.

Anggota DEN, Satya Yudha mengatakan selama ini PLN hanya bisa menerima listrik dari pembangkitan tak lebih dari tujuh sen per kwh. Sebab, PLN selama ini belum bisa menerapkan tarif listrik adjustment seperti harga pasar pada umumnya.

"PLN minta (lebih) murah lagi. Dari sisi upstream (hulu) komponen biaya yang tinggi," kata Satya dalam diskusi virtual, Senin (1/3).

Satya melanjutkan, dengan tantangan yang juga timbul dari sisi hulu, sejumlah pelaku industri meminta pemberlakuan kontrak mengadopsi skema cost recovery seperti di industri minyak dan gas bumi (migas).

Satya menjelaskan, hal ini menjadi masukan bagi pemerintah terlebih mengingat jumlah potensi yang mencapai 29 Giga Watt (GW) sementara pemanfaatan baru mencapai sekitar 2.130 Mega Watt (MW).

Tak hanya harga, salah satu pembentuk harga listrik dari panas bumi masih mahal juga karena potensi panas bumi masih banyak berada di hutan lindung dan tanah warga. Apalagi, karena hal ini banyak pihak menolak pengembangan panas bumi, Alhasil pengembangan panas bumi masih banyak membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

"Perlu satu pemahaman supaya tidak ada penolakan dari masyarakat. Ada daerah yang perlu kearifan lokal. Harus sosialisasikan ke masyarakat supaya acceptance tinggi," kata Satya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika