REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Buah nanas asal Taiwan ditolak masuk China. Beijing membantah tuduhan Taipei bahwa larangan itu akibat kondisi politik.
Kantor Urusan Taiwan China mengatakan keputusan itu sangat rasional dan perlu. Bea cukai memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyakit yang dibawa oleh tanaman memasuki negara itu.
"Otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) dengan sengaja salah mengartikan dan dengan jahat menafsirkan masalah teknis, mengambil kesempatan untuk menyerang dan mendiskreditkan daratan," kata Kantor Urusan Taiwan Cina mengacu pada partai yang berkuasa di Taiwan.
Menurut Kantor Urusan Taiwan Cina, DPP tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk memecahkan masalah praktis." Mereka hanya dapat menghindari tanggung jawab mereka sendiri dengan memfitnah daratan," ujar lembaga perwakilan China itu.
China mengatakan larangan tersebut murni masalah keamanan hayati. Beijing mengumumkan larangan tersebut pekan lalu dengan menekankan ada spesies berbahaya yang kemungkinan ada dalam buahnya, sehingga mengancam pertanian dalam negeri.
Taiwan mengatakan, tidak ada yang salah dengan nanasnya. Taipei menilai Beijing menggunakan buah itu sebagai cara lain untuk memaksa pulau itu untuk menerima klaim sebagai provinsi negara tersebut.
Sementara Taiwan terkenal secara internasional karena mengekspor semikonduktor, pulau sub-tropis ini memiliki industri buah yang berkembang pesat ketika masih menjadi koloni Jepang. Tahun lalu lebih dari 90 persen nanas yang diekspor ke China.
Politisi telah bersatu mendukung petani nanas. Mereka mengunggah foto diri di ladang dengan petani dan menyelipkan buah di halaman media sosial dan mendorong konsumen domestik untuk mengambil kekosongan. Pemerintah juga telah meminta perusahaan Taiwan untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar, dan mencari pasar ekspor alternatif.
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen pada Ahad (28/2) mengunjungi perkebunan nanas di Taiwan selatan. Wilayah ini menjadi tempat sebagian besar buah ditanam dan DPP secara tradisional menikmati dukungan yang kuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika