REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai transaksi awal investasi yang masuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sangat penting karena akan menjadi batu loncatan kesuksesan LPI. Hal ini mengingat lembaga tersebut segera beroperasi pada akhir kuartal I 2021.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan fokus proyek yang akan dibiayai LPI pada awal pembentukan yaitu proyek infrastruktur. Proyek tersebut bisa berupa proyek yang sudah berjalan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan namun tak menutup kemungkinan untuk proyek yang baru akan digarap.

"Ini yang sedang kami fokuskan agar LPI bisa bekerja secara profesional dan berintegritas. Semua akan bergantung pada perhitungan komersial antara investor dan Indonesia Investment Authority (INA),” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/2).

Menurutnya proyek yang dibiayai LPI merupakan proyek jangka panjang, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan jangka pendek saja. Adapun pembiayaan proyek akan dilakukan melalui ekuitas.

“Dengan begitu, proyek di Indonesia tak akan lagi bergantung pada utang. Utang kita harus diseimbangkan dengan ekuitas," katanya.

Suahasil menyebut sejumlah investor asing telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya melalui LPI. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, total dana yang siap masuk ke sovereign wealth fund (SWF) tersebut mencapai 9,5 miliar dolar AS atau setara Rp 133 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS).

Sejumlah investor global yang telah menyatakan minat investasi antara lain United States International Development Finance Corporation (US DFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Canada, dan APG Netherlands.

“Diharapkan dewan pengawas hingga direktur lembaga yang dinamakan Indonesia Investment Authority (INA) bisa menarik investor yang berkualitas dan strategis. Hal ini menjadi penting bagi keberlangsungan LPI,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika