REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Global Times melaporkan pada Rabu (3/3), beberapa delegasi yang menghadiri pertemuan tahunan parlemen China dan badan penasihatnya akan mengusulkan penerbitan paspor vaksin Covid-19. Menurut mereka langkah ini akan memulihkan beberapa keadaan kembali normal.

Anggota komite nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC), Zhu Zhengfu, mengatakan China harus mempromosikan pengakuan timbal balik atas paspor vaksin tersebut secara global. Upaya ini untuk meningkatkan pariwisata internasional dan pertukaran ekonomi. Menurutnya, kedatangan internasional dapat dibebaskan dari persyaratan karantina jika mereka memiliki tes asam nukleat negatif dan paspor vaksin.

Pertemuan tahunan parlemen China, Kongres Rakyat Nasional (NPC) dijadwalkan pada Jumat (5/3) dan badan penasihatnya CPPCC pada Kamis (4/3). Delegasi yang menghadiri pertemuan NPC dan CPPCC ini mengajukan proposal untuk undang-undang atau peraturan baru yang akan dipertimbangkan selama ini, meskipun tidak semuanya menjadi undang-undang.

Surat kabar yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Partai Komunis China, People’s Daily menyatakan wakil NPC, Witman Hung Wai-man, juga mengusulkan pemerintah pusat mengeluarkan paspor vaksin yang akan diakui di daratan dan Hong Kong.

Penduduk kota dengan paspor seperti itu dan hasil tes asam nukleat Covid-19 negatif harus dapat melakukan perjalanan ke daratan tanpa tunduk pada persyaratan karantina.

Baca juga : Perpres Batal, Tapi Miras tak Masuk Daftar Investasi Negatif

China dianggap berhasil menaklukkan penyebaran Covid-19 setelah wabah awal yang muncul pada akhir 2019 dan melumpuhkan sebagian besar negara itu awal tahun lalu. Pandemi tersebut telah menyebar di seluruh dunia dan merenggut hampir 2,65 juta nyawa secara global hingga saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika