REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua majelis hakim mempertanyakan kualifikasi pakar komunikasi politik Effendi Gazali duduk sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal itu terungkap dalam persidangan terdakwa penyuap Edhy Prabowo.
"Penasihat di Kementerian Kelautan dan Perikanan siapa?" tanya ketua Majelis Hakim Albertus Usada di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/3).
"Penasihat yang mendalami hal-hal seperti ini yang saya tahu Pak Bayu Priyambodo, Prof Rokhmin Dahuri mantan menteri sekaligus koordinator penasihat, dan Pak Effendi Gazali," kata mantan dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar.
Zulficar menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito yang didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri atas 103 ribu dolar AS (sekira Rp 1,44 miliar) dan Rp 706.055.440 kepada Edhy Prabowo.
"Effendi Gazali kan orang sosial politik komunikasi?" tanya hakim Albertus.
"Betul, tapi beliau yang aktif dan punya pengalaman budi daya, yang jelas dia aktif di situ," jawab Zulficar.
Pemeriksaan Zulficar saat itu terkait dengan proses pemberian rekomendasi kepada perusahaan yang mengajukan izin ekspor benih lobster.
"Dia ahli komunikasi, setahu saya tidak ada pembahasan perikanan di situ kan?" tanya hakim Albertus lagi.
"Nanti tinggal diklarifikasi yang mulia," jawab Zulficar.
"Tidak usah diklarifikasi, saya profiling kok jadi siapa yang bisa benar-benar disebut ahli?" tanya hakim Albertus.
"Yang betul-betul ahli ada Pak Bayu Priyambodo," jawab Zulficar.
"Lalu yang dimaksud penasihat apa?" tanya hakim Albertus.
"Mohon izin ada yang disebut penasihat, staf ahli, staf khusus, ada komite, ada banyak sekali di situ. Staf ahli melekat ke Pak Menteri. Staf khusus ada Andreau, Safri, Bu Putri itu staf khusus semua," jawab Zulficar.
Menurut Zulficar, Edhy Prabowo saat menjabat memang mengangkat banyak penasihat dan staf di sekeliling dirinya. "Pak menteri punya penasihat jumlahnya 13-14 orang dan komite pemangku kepentingan untuk sosialisasi masyarakat, jadi penasihat dan komite tahu prosesnya," ungkap Zulfikar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika