REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga pengelola investasi bernama Indonesia Investment Authority saat ini mulai beroperasi. Direktur Investasi INA Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan, INA akan berperan dalam membantu investasi di sektor pembangunan infrastruktur dengan investor asing.
"Ini (pembangunan infrastruktur) sektor yang sangat besar. pemerintah melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir dan PR ini belum selesai," kata Stefanus dalam Webinar Balitbanghub bertajuk Potensi SWF Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
Meskipun begitu, Stefanus mengatakan, saat ini INA belum bisa mengumumkan proyek mana saja yang akan mendapatkan pembiayaan melalui INA. Dia memastikan, saat ini INA masih bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Yang sedang kami siapkan di tiga subsektor yaitu tol, bandara, dan pelabuhan," tutur Stefanus.
Dia memastikan, saat ini INA masih berkoordinasi dengan BUMN perhubungan dan investor dari luar negeri. Khususnya untuk membuat sesuatu yang nyata dan sesuai dari sisi Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyiapkan sejumlah proyek yang dapat diusulkan mendapatkan pembiayaan melalui INA. Beberapa proyek potensial seperti Pelabuhan Garongkong di Sulawesi Selatan hingga pelabuhan di Ambon dan Palembang yang saat ini tengah dikembangkan. Tak hanya pelabuhan, Budi menyebut sejumlah bandara seperti di Singkawang, Papua, Aceh, NTT, dan Lampung juga potensial.
Untuk moda kereta api dan darat, Budi mengatakan juga banyak yang potensial. "Kami akan mengembangkan MRT dan LRT di Bali, Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Terminal bus di kota-kota besar, loop line di Jakarta, dan proyek lainnya yang tidak bisa menggunakan APBN murni saja," jelas Budi.