REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Majalah Jerman, Der Spiegel melaporkan badan intelijen dalam negeri (BfV) berencana meningkatkan pengawasan terhadap partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD). Mereka dicurigai mendukung posisi 'ekstrem' yang mengancam demokrasi.

Juru bicara BfV menolak memberikan komentar mengenai laporan tanpa sumber yang dipublikasikan Rabu (3/3) itu. Bila benar maka langkah ini akan menjadi pukulan besar bagi AfD terutama sebelum pemilihan umum bulan September mendatang.

Jajak pendapat menunjukkan partai itu kehilangan banyak dukungan karena menentang kebijakan karantina pandemi virus Corona. Langkah badan intelijen memantau partai tersebut memerlukan pengawasan dari semua pemimpin dan anggota parlemen.

"Kami belum mendapat informasi apa pun mengenai keputusan untuk meningkatkan pengawasan aktivitas terhadap kami, tapi bila itu terjadi, kami akan melawannya di pengadilan," kata anggota parlemen AfD Stefan Keuter, seperti dikutip Aljazirah, Rabu (3/3).

Empat tahun yang lalu AfD berhasil masuk parlemen dengan menarik suara masyarakat yang marah dengan keputusan Kanselir Angela Merkel membuka pintu bagi satu juta imigran tahun 2015 lalu. Partai itu juga memiliki kursi di 16 legislatif daerah di seluruh Jerman.

Partai-partai mengucilkan partai sayap kanan tersebut karena retorika pemimpin-pemimpin dianggap memicu politik kebencian. Ketua AfD Joerg Meuthen ingin membersihkan partainya dari anggota yang diduga mendukung kelompok sayap kanan garis keras dan lebih mencerminkan masyarakat Jerman pada umumnya.

Dewan Pusat Yahudi di Jerman menyambut baik berita keputusan badan intelijen memperketat pengawasan pada AfD. Lembaga itu mengatakan politik AfD merusak institusi dan melemahkan demokrasi. "Badan intelijen dalam negeri mengambil langkah yang tepat dan perlu," kata mereka.

Badan intelijen akan memulainya dengan meninjau program-program politik dan pidato politik AfD tahun 2019. Tujuannya untuk menetapkan apakah mereka perlu meningkatkan pengawasan seperti melakukan penyadapan dan melacak jalur pendanaan partai.

Dua tahun yang lalu AfD menggugat pemerintah dan pengadilan melarang BfV menunjuk partai tersebut sebagai 'kasus untuk diselidiki'. Sebab akan merugikan mereka dalam pemilihan.

Namun pengadilan menolak petisi AfD untuk mencegah BfV melakukan peninjauan intelijen terhadap mereka. Kasus ini masih dalam proses pengadilan. Bulan lalu BfV mengatakan pada pengadilan di Kota Cologne, mereka tidak akan mengawasi anggota parlemen AfD yang duduk di kursi legislatif nasional, regional dan Eropa selama kasus itu masih disidangkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika