REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan menarik investasi ke Indonesia. Pemerintah pun memberikan target terhadap lembaga yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) agar mampu mendatangkan modal sebesar-besarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan LPI berpotensi menarik dana investasi sebesar Rp 300 triliun. Nantinya kepemilikan dana kelolaan lembaga sebesar 70 persen bagi investor dan 30 persen dipegang INA.
“Dengan kepemilikan di dalam fund yang dibentuk, INA 30 persen dan investor 70 persen. Maka kita berharap INA mampu menarik dana investasi sebesar Rp 300 triliun akan bisa jadi partner dari INA,” ujarnya saat webinar Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia seperti dikutip Kamis (4/3).
Demi melaksanakan tugasnya itu, Sri Mulyani menyebut, LPI dibekali modal dari pemerintah sebesar Rp 75 triliun. Pada tahap awal telah disalurkan sebesar Rp 15 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN).
Selanjutnya, pemerintah akan mengucurkan lagi PMN dengan nominal yang sama pada tahun ini. Adapun sisanya sebesar Rp 45 triliun, akan diberikan melalui kekayaan negara dipisahkan atau inbreng saham dari BUMN.
Dia menjelaskan target ini masih bersifat konservatif. Sri Mulyani yakin bila LPI sudah matang secara organisasi maka akan meningkat terus dari tahun ke tahun.
"Ini target konservatif, ini tentu akan lebih tinggi kalau INA sudah matang secara organisasi dan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang," ungkapnya.
Bendahara negara mengungkapkan, saat ini LPI sudah mulai jor-joran mencari dana sesuai tugas yang diberikan. Adapun sejumlah investor yang menyatakan ketertarikan langsung disambut oleh lembaga pencari investasi ini.
“Rencananya dana yang diperoleh tahap awal bakal dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sektor transportasi. Apakah itu bandara, pelabuhan, dan jalan tol,” ucapnya.
