REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA--Vaksinasi kepada pelayan publik di Kota Tasikmalaya sudah dilakukan sejak awal pekan ini. Namun, pelaksanaan vaksinasi kepada pelayan publik masih berfokus pada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Pelayan publik di luar itu belum masuk daftar vaksinasi termin pertama.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra mengatakan, saat ini vaksinasi untuk pelayan publik masih fokus kepada petugas dari instansi negara. Sebab, baru pelayan publik dari lingkungan itu yang datanya sudah jelas."Kita sekarang fokus menyasar yang perkantoran seperti ASN, TNI, Polri, yang sudah jelas datanya," kata dia, Kamis (4/3).
Kendati demikian, ia memastikan, pelayan publik yang akan mendapat prioritas vaksinasi bukan hanya dari kalangan instansi negara. Terdapat juga pelayan publik seperti pedagang pasar, ulama, hingga wartawan.
Asep mencontohkan, pedagang pasar masuk ke dalam sasaran vaksinasi pelayan publik. Namun, hingga saat ini dinas kesehatan belum dapat data lengkap jumlah pedagang yang mesti menjalani vaksinasi."Kita sudah minta instansi terkait. Kan kami gak mungkin nanya satu-satu ke pedagang. Namun datanya belum sampai," kata dia.
Ia memastikan, para pedagang pasar akan mendapat jatah vaksin pada tahap vaksinasi untuk pelayan publik. Meski begitu, ia belum dapat memastikan waktu pelaksanaanya."Kalau tidak dalam termin satu, kita lakukan pada termin selanjutnya. Karena kan jatah vaksin untuk pelayan publik belum masuk semua," kata dia.
Baca juga : Ahli Medis: Vaksin Covid-19 tidak Membatalkan Puasa
Kota Tasikmalaya sebelumnya telah menerima 2.420 vial vaksin untuk pelayan publik. Vaksin itu diperuntukkan kepada 10.890 orang. Sementara jumlah pelayan publik di Kota Tasikmalaya diperkirakan mencapai 30 ribu orang.
Ihwal antusias para pedagan menjalani vaksinasi, Asep mengatakan, mayoritas menyambut pelaksanaannya. Meski begitu, tetap ada beberapa orang yang menolak secara halus. "Misalnya, ketika didaftar untuk divaksin beralasan sedang sakit, sementara kita kan tidak bisa memaksa juga. Itu kan menolak secara halus. Kalau dipaksakan, dia mengalami KIPI, kita yang tanggung jawab juga," ujar dia.
Ia menambahkan, pihaknya terus akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi merupakan ikhtiat yang harus dilaksanakan. Meski tak menjamin tak terpapar Covid, kata Asep, vaksinasi bisa meminimalisir penularan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika