REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan pola perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 berubah dibandingkan sebelumnya. Tjahjo mengatakan, saat ini pola menentukan jumlah kebutuhan pegawai tidak berdasarkan keinginan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Pola rekrutmen ASN tahun 2021 diubah, yaitu tidak berdasarkan keinginan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah tetapi berdasarkan kebutuhan," kata Tjahjo dalam laporan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 secara virtual, Kamis (4/3).
Selain itu, Tjahjo mengatakan, pola rekrutmen pegawai yang diutamakan saat ini adalah petugas lapangan berkaitan pelayanan publik. Hal ini, Tjahjo mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden.
"Diutamakan bagi rekrutmen petugas lapangan biar bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat," katanya.
Tjahjo mengungkapkan, rencananya kebijakan terkait pengadaan dan rekrutmen calon ASN akan diumumkan pada akhir Maret. "Insyallah nanti pada akhir Maret sudah diputuskan berapa junlah masing-masing kementerian lembaga, daerah yang membutuhkan ASN," kata Tjahjo.
Pemerintah telah memberikan kebutuhan rekrutmen ASN pada 2021 sebanyak 1,3 juta pegawai. Terdiri dari, satu juta guru dengan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, 189 ribu pegawai di pemerintah daerah, yakni dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.
Sedangkan untuk pengadaan ASN di Pemerintah Pusat, pemerintah telah ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83 ribu baik dari CPNS maupun PPPK. Formasi ini diajukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menekankan pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 disesuaikan tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi di masa depan. Karena itu, ia meminta talenta calon birokrat ini benar-benar menjadi perhatian dalam proses rekrutmen ASN tahun ini.
Sebab, rekrutmen ASN merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai kualitas birokrasi masa depan. "Saya mengharapkan Kementerian PAN dan RB, dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen pada tahun ini dengan sebaik mungkin, agar Pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN Unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia," kata Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 secara virtual, Kamis (4/3).
Ma'ruf yang juga ketua pengarah Komite Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) itu mengatakan, sejak 2012, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai agar dapat memenuhi kriteria sistem merit. Yakni, menerapkan sistem seleksi yang dipandang mampu menjaga integritas semua tahapan proses rekrutmen ASN.
Namun, kata Ma'ruf, perbaikan terhadap sistem ini tidak boleh berhenti dan harus terus dilakukan, termasuk penerapan manajemen talenta ASN guna menjamin perbaikan kualitas dan integritas "Untuk itu, istilah rekrutmen ASN seringkali disebut dengan akuisisi, karena kita ingin mengakuisisi talenta-talenta terbaik bangsa yang nantinya menjadi aset yang paling berharga," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika