REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra. Jaksa menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada pejabat penyelenggara negara terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) serta penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) itu terbukti.
"Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atas diri terdakwa. Menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Zulkipli membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/3).
"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan perintah terdakwa ditahan di rumah tahanan, dan denda sejumlah Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan," ujarnya menambahkan.
Dalam menyusun tuntutan, terdapat beberapa pertimbangan. Untuk hal yang memberatkan, Djoko Tjandra dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menyelenggarakan penyelenggara negara yg bersih dan bebas dari korupsi.
Sementara, hal yang meringankan, Djoko Tjandra dianggap sopan di persidangan. Dalam amar tuntutan, penuntut umum juga menolak permohonan Djoko Tjandra untuk menjadi justice collaborator atas surat yang diajukan tertanggal 4 Februari 2021.
Penuntut umum menganggap Djoko Tjandra merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pejabat negara. Hal tersebut karena Djoko Tjandra berposisi sebagai pihak pemberi suap.
"Menyatakan permohonan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra untuk menjadi justice collaborator tidak diterima," ucap dia.
Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP.
Sebelum menjalani persidangan, kepada awak media Djoko Tjandra mengaku santai dan menegaskan perbuatannya bukanlah suatu perbuatan jahat. "Santai saja, ini tidak ada suatu perbuatan yang merugikan negara, ini cuma urusan kecil, bukan suatu perbuatan jahat," ujar Djoko Tjandra dengan santai di ruang sidang.
Djoko Tjandra merasa dia menjadi korban sejak pertemuan dengan Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya, serta Anita Kolopaking di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019 lalu. "Mereka datang ke saya ke Malaysia. Dari sejak itu, mereka melakukan serangkaian konsep. Ya, memang saya dikorbankan. Bukan dikorbankan, tapi ditipu," kata Djoko Tjandra.
"Sesuai apa yang saya bicara kemarin dari pembuktian saya katakan ke JPU saya yang jadi korban penipuan. Untuk itu, mereka harusnya tuntut bebas saya," ujar Djoko Tjandra menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika