Kamis 04 Mar 2021 21:12 WIB

Kekuasaan Oligarki Menghambat Demokrasi di Indonesia

Masalah demokrasi di Indonesia adalah penguatan kelompok elit.

Rep: Haura Hafizhah / Red: Joko Sadewo
Anggota DPR Masinton Pasaribu (kiri) dan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman menjadi pembicara dalam Kegiatan Dialog Pakar dan Launching Buku Demokrasi dan Oligarkhi, di Jakarta, Kamis (4/3).
Foto: istimewa/doc panitia
Anggota DPR Masinton Pasaribu (kiri) dan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman menjadi pembicara dalam Kegiatan Dialog Pakar dan Launching Buku Demokrasi dan Oligarkhi, di Jakarta, Kamis (4/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, saat ini demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan oligarki semakin kuat dan cepat.

"Adanya kekuatan oligarki membuat demokrasi semakin lemah di Indonesia. Pada 2020 demokrasi kami mengalami penurunan apalagi saat era pandemi Covid-19 seperti ini," katanya dalam diskusi yang bertema 'Demokrasi dan Oligarki' secara virtual di Jakarta, Kamis (4/3).

Kemudian, ia melanjutkan masalah demokrasi di Indonesia saat ini adalah penguatan kelompok elite, menguatnya oligarki, lemahnya keterwakilan, terbatasnya pilihan politik atau keberagaman dan melemahnya check dan balance.

Dengan begitu, kata Firman, persoalan kemunduran demokrasi ini harus diselesaikan. Ia menyarankan masyarakat harus mengetahui perkembangan tentang pendidikan politik dan ekonomi. Sehingga jika ada kelompok elite yang memanfaatkan situasi dan keadaan untuk kepentingannya sendiri, masyarakat bisa kritik mereka dan memberhentikannya.

"Ya kurangnya nilai-nilai demokrasi membuat kelompok elite semakin menguasai apapun. Lalu, penegakan hukum pun susah, banyak terjadi ketidakadilan dan tidak diterapkan sesuai aturan dasar hukum yang ada. Hal-hal ini harus diperbaiki," kata dia.

Ia menjelaskan adapun kepentingan adanya oligarki yaitu memastikan keberlanjutan eksistensi bisnis, aset dan kekayaan, melindungi sumber dan jalur-jalur kepentingan ekonomi, menghindari redistribusi kekayaan termasuk pajak, memastikan kelancaran segenap urusan terkait dengan bisnisnya serta mendapatkan perlakuan istimewa baik dari sisi kecepatan, kepastian dan keamanan.

"Solusi dari masalah ini adalah harus ada peningkatan kualitas pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi rakyat, penguatan civil society, perbaikan regulasi terkait pelembagaan partai dan kualitas lembaga demokrasi serta pemeliharaan nilai-nilai dasar demokrasi," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement