REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuding, para pelaku penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) termotivasi karena diiming-imingi jabatan dan proyek. Pelaksaan KLB itu, diklaim Herzaky, ilegal.

Herzaky mendapati informasi soal iming-iming jabatan dan proyek dari para kader dan pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir. Iming-iming itu berasal dari oknum di lingkaran kekuasaan.

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," kata Herzaky dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Jumat (5/3).

Herzaky menekankan, rencana pelaksanaan KLB bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan. Oknum tersebut menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.

"Dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong, seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung," ujar Herzaky.

Baca juga : Demokrat: Moeldoko Pertontonkan Arogansi Kekuasaan

Herzaky menemukan, pola catut mencatut tokoh dan kebohongan ini sejak awal isu KLB mencuat. "Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo," lanjut Herzaky.

Beredar kabar dari Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mendapat informasi mengenai adanya agenda KLB Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Baru-baru ini, kubu pro AHY mendapati Marzuki Ali berada di bandara Kualanamu. Marzuki diduga akan mencalonkan diri sebagai Ketum Demokrat dalam KLB tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika