REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk PBB yang baru diangkat junta mengundurkan diri, Kamis (4/3) waktu setempat. PBB mengatakan, Dubes sebelumnya, Kyaw Moe Tun tetap mewakili negara tersebut di PBB.
Militer sebelumnya memecat Kyaw, sehari setelah ia menyuarakan ke PBB untuk memulihkan demokrasi. Militer kemudian mengangkat wakil jenderal, Tin Maung Naing, untuk menggantikannya.
Namun demikian, pada Kamis (4/3), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, bahwa misi Myanmar telah mengirimkan komunikasi yang menginformasikan kepada badan tersebut bahwa Tin Maung Naing telah menyerahkan surat pengunduran dirinya mengingat bahwa Kyaw Moe Tun tetap menjadi perwakilan tetap Myanmar untuk PBB. Langkah itu dilakukan setelah perselisihan yang membuat Kyaw Moe Tun menulis surat kepada presiden Majelis Umum PBB, Senin untuk menegaskan kudeta melanggar hukum dan oleh karena itu militer tidak memiliki wewenang untuk menggulingkannya.
"Karena itu saya ingin mengkonfirmasi kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," ujar Kyaw dikutip laman Channel News Asia, Jumat (5/3).
Pada Selasa lalu (2/3), Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirimkan catatan verbale ke PBB yang mengeklaim bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat. Hari itu, Dujarric mengatakan, bahwa PBB masih tengah memeriksa dua surat yang kontradiktif.
Baca juga : Siaga 2, Kemenlu Terus Pantau Keamanan WNI di Myanmar
PBB pada akhirnya dapat merujuknya ke Majelis Umum untuk mendapatkan suara mayoritas sederhana. Sejak Selasa, Kyaw Moe Tun telah mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Uni Eropa dan perwakilan Amerika Serikat, yang menegaskan kembali dukungan mereka.