REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Sebanyak lima orang di Kabupaten Garut mengalami kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) usai menjalani vaksinasi Covid-19. Lima orang itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani mengatakan, berdasarkan laporan dari lapangan baru terdapat lima orang yang mengalami KIPI usai vaksinasi Covid-19. Kelima orang itu seluruhnya adalah nakes.
"Sebenarnya kalau KIPI yang ringan banyak, lebih dari lima. Kita kan bahas KIPI yang berat yang sampai dirawat di rumah sakit," kata dia kepada Republika, Jumat (5/3).
Menurut dia, KIPI dikatakan berat jika penanganannya sampai harus dirawat di rumah sakit. Lima orang tersebut juga sempat dirawat di RSUD dr Slamet, sebagai pusat penanganan KIPI di Kabupaten Garut.
Kendati demikian, saat ini kelima nakes yang mengalami KIPI itu telah pulih kembali. Mereka sudah keluar dari rumah sakit dan dapat beraktivitas seperti biasa.
"Semua sudah sehat," ujar Leli.
Ia menjelaskan, para nakes tersebut mengalami KIPI disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor di antaranya adalah karena nakes kelelahan. Selain itu, terdapat juga nakes yang secara psikis meragukan pelaksanaan vaksinasi.
Agar kejadian serupa tak terlulang di kemudian hari, Leli mengimbau calon penerima vaksin harus dalam kondisi fit ketika hendak disuntik. Sebelum divaksin, calon penerima diharuskan istirahat yang cukup dan tak lupa makan.
"Yang terakhir, tak perlu khawatir. Percaya saja. Kalau cemas, banyak takut, biasanya akan ada reaksi," kata Leli.
Sebelumnya, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengakui memang terdapat lima kasus KIPI di daerahnya. Namun, menurut dia, angka itu tak sampai 1 persen dari total keseluruhan yang telah menjalani vaksinasi di Kabupaten Garut.
Menurut dia, penerima vaksin yang mengalami KIPI biasanya disebabkan karena kondisi kesehatannya sedang lemah atau sedang tidak fit. "Rata-rata mereka tidak fit. Karena itu, (calon penerima vaksin) harus jaga kondisi kesehatan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika