REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyebut, belum seluruh aset milik Pemkot Surabaya tersertifikasi. Ia pun menargetkan, aset-aset yang belum tersertifikasi tersebut bisa segera bersertifikat.
Eri mengatakan, sebenarnya proses sertifikasi aset Pemkot Surabaya diprediksi rampung pada 2025. Namun pihaknya terus melakukan percepatan sehingga pada 2023 diharapkan proses sertifikasi aset Pemkot Surabaya bisa tuntas.
"Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan,” kata Eri di Surabaya, Jumat (5/3).
Pemkot Surabaya baru saja menerima Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II. BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Kemudian BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Eri mengatakan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak, pihaknya akan semaksimal mungkin melakukan percepatan sehingga proses sertifikasi selesai pada 2023, termasuk sertifikat untuk jalan, tanah, maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
“Paling tidak sudah keluar PBT-nya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.
Eri juga memastikan, dalam waktu dekat, pihaknya bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga sertifikasi bisa lebih cepat tuntas.
“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan di mana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” kata dia.
Kepala BPN 1 Kota Surabaya, Kartono Agustiyanto menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin agar target sertifikasi aset Pemkot Surabaya selesai pada 2023 dapat tercapai. Ia juga memastikan hingga saat ini, jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang.
“Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK tahun 2023 harus tuntas,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika