Jumat 05 Mar 2021 17:26 WIB

Moeldoko Jadi Ketum, Demokrat Jabar: KLB Sumut Abal-abal

Demokrat Jabar menegaskan KLB di Deli Serdang, Sumut, ilegal.

Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Foto: Tangkapan Layar
Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menyerukan delegitimasi kongres luar biasa (KLB) yang yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai berlambang bintang mercy itu. DPD Demokrat Jabar menegaskan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya.

"Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya di Bogor, Jumat (5/3).

Baca Juga

Menurutnya upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partainya akan memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan tersebut abal-abal.

"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah abal-abal dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu.

Asep meminta pihak berwenang membubarkan acara yang berlangsung Jumat (5/3) itu. Kemudian, menurutnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak boleh mengesahkan hasil dari KLB tersebut.

Ia menyebutkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Barat telah mengeluarkan surat pernyataan resmi bahwa Ketua DPD dan para Ketua DPC se-Jabar sebagai pemilik suara sah tidak memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapa pun untuk hadir dalam KLB. "Surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompok politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta salinan dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut," jelasnya.

"Jadi, apabila di antara para kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan pemilik suara sah dari Pengurus Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB jadi-jadian itu maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Politisi senior Partai Demokrat Max Sopacua menyebutkan KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), sudah sesuai prosedur. "Kongres ini aspek legalitas-nya adalah dua per tiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," kata Max Sopacua.

Menurutnya dengan terpenuhinya aspek legalitas tersebut, maka tidak ada masalah sama sekali dalam hal pelaksanaan KLB yang akan digelar 5-7 Maret 2021.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement