Jumat 05 Mar 2021 21:27 WIB

Polri Benarkan tak Keluarkan Izin KLB Demokrat

KLB Demokrat Sumut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Foto: Tangkapan Layar
Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan bahwa Polri tidak mengeluarkan izin keramaian atas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatra Utara. Namun Argo tak menjawab mengapa kegiatan yang tidak punya izin dibiarkan berjalan.

"Ya Polri tidak mengeluarkan izin," kata Argo melalui pesan instan, Jumat.

Baca Juga

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers siang tadi mengatakan terkait izin kerumunan KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara (Sumut) ada yang mengawasi untuk penerapan protokol kesehatan. Termasuk pengawasan dari Polda setempat.

"Tentunya di sana ada satgas yang menangani itu semua kegiatan-kegiatan seperti itu akan dipantau oleh Polda setempat, masalah protokol kesehatan ada Satgas Covid-19 daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," kata Rusdi.

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.

Namun saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Demokrat, setelah dilaksanakannya kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," kata AHY dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, pelaksanaan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional, karena tidak berdasarkan konstitusi partai.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement