Jumat 05 Mar 2021 22:53 WIB

Kantor Pajak Depok Optimistis Raih Target Penerimaan 2021

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Depok menyebut target penerimaan telah capai 14 persen

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (ilustrasi). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis optimistis dapat mencapai target penerimaan pajak pada 2021 yakni sebesar Rp 1,21 triliun.
Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan
Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (ilustrasi). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis optimistis dapat mencapai target penerimaan pajak pada 2021 yakni sebesar Rp 1,21 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis optimistis dapat mencapai target penerimaan pajak pada 2021 yakni sebesar Rp 1,21 triliun. 

"Target penerimaan tahun ini sudah mencapai 14,78 persen. Berbagai strategi juga telah kami siapkan untuk mencapai target tersebut,” ujar Kepala KPP Pratama Depok Cimanggis, Sonny Agustinus dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (5/3).

Menurut Sonny, saat masa pandemi Covid-19, pihaknya akan tetap maksimal dalam menghimpun penerimaan pajak. Target penerimaan di tahun 2020 juga mencapai 91,12 persen. Lebih tinggi dari target nasional sebesar 89,42 persen.

“Target penerimaan 2020 sebesar Rp 1,120 triliun, kami berhasil menghimpun sebanyak Rp 1,020 triliun atau 91,12 persen. Tahun ini kami akan terus menggejar agar penerimaan dapat mencapai target tersebut," jelasnya. 

Sonny menambahkan, berbagai strategi juga sudah disiapkan, misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan dari Wajib Pajak (WP) strategis atau WP besar, baik dari orang pribadi dan badan, pada Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I. Ada 500 WP strategis di KPP Pratama Depok Cimanggis.

“Dalam waktu dekat seksi pengawasan akan menjadi enam bagian. Sekarang kan masih empat, sederhananya wilayah KPP akan dibagi ke beberapa seksi pengawasan. Yang tugasnya tidak hanya intensifikasi tapi juga melakukan ekstensifikasi," tuturnya.

Ia berharap, bagi warga yang telah memiliki NPWP wajib untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu yakni 31 Maret 2021 bagi WP orang pribadi dan 30 April 2021 bagi badan. Strategi kami dengan semakin meningkatkan pelayanan, pengawasan, membimbing, membina wajib pajak," pungkas Sonny. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement