Demokrat Jatim Enggan Akui Hasil KLB Deliserdang
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Teguh Firmansyah
Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). | Foto: Tangkapan Layar
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur dengan tegas menolak serta tidak mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Dardak memhatakan, KLB tersebut digelar secara ilegal serta tidak memenuhi syarat.
"Kegiatan yang ada di Deliserdang mana bisa dianggap KLB, karena tidak ada pemegang suara sah di sana. Pemegang suarah sahnya tidak ada yang mendukung, termasuk dari Jawa Timur," kata Emil di Surabaya, Jumat (5/3).
Emil juga memastikan soliditas pengurus dan kader Partai Demokrat di seluruh Jatim sangat kuat, dapat dipastikan pemilik suara sah di Jatim tidak ada yang tergiur dengan ajakan KLB ilegal. Apalagi langkah tersebut masuk pada Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.
"Alhamdulillah, seluruh pengurus inti semuanya solid. Tidak ada yang mendukung KLB, semua mendukung kepemimpinan yang sah oleh Ketua Umum AHY," ujar Emil.
Emil menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi. Dalam Rakor tersebut, tidak ada satupun yang mendukung KLB. "Jadi dengan posisi itu sudah bisa ditebak bagaimana pandangan kami terhadap keabsahan kegiatan di Deliserdang tersebut," kata dia.
Emil optimistis, kegiatan di Deliserdang yang dibungkus KLB tersbut tidak akan menggoyahkan militansi serta loyalitas para kader. Sebab, hampir seluh DPD dan DPC se-Indonesia masih mengakui kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.
"Kami juga memantau DPD seluruh Indonesia, menurut saya hampir keseluruhan solid mendukung kepemimpinan yang sah saat ini oleh mas AHY," ujar Emil.
Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD partai Demokrat Jatim, Fatkhul Hadi mengajak seluruh kader partai Demokrat di Jatim untuk tetap tenang sambil menunggu arahan serta instruksi lebih lanjut dari DPP. "Prinsipnya kami mamang tidak pernah mengakui kegiatan yang diklaim KLB. Yang terpenting, kita harus saling menjag, tetap solid," kata dia.
Soal konsolidasi pasca adanya KLB, Fakhul Hadi mengamini hal tersebut. Namun demikian, kata dia, ada atau tidaknya isu KLB, konsolidai kader dan pengurus Demokrat Jarim tetap berjalan dengan baik. "Konsolidasi kami tetap jalan, Insya Allah Jatim tetap satu komando mendukung Mas AHY," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
