REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Petani Indonesia menyesalkan rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini di tengah proyeksi produksi beras yang mampu mencukupi kebutuhan domestik. Kebijakan impor beras secara langsung diyakini akan berdampak pada kesejahteraan petani di Indonesia.

Sekretaris Jenderal API, Nuruddin, mengatakan, daya beli masyarakat, termasuk masyarakat petani sedang mengalami penurunan. Kebijakan impor diyakini akan berdampak dan memberi tekanan kepada harga gabah milik petani.

"Ini secara psikologis akan berdampak ke tingkat kesejahteraan petani," kata Nuruddin kepada Republika.co.id, Sabtu (6/3).

Nuruddin mengatakan, kebijakan impor beras kemungkinan besar akan menggunakan APBN. Ia menilai, seharusnya pemerintah mengutamakan penggunaan APBN untuk menyerap gabah petani lebih besar dari biasanya karena dampaknya akan lebih dirasakan masyarakat.

Pemerintah, kata dia, daripada melakukan belanja modal untuk impor beras, lebih baik mengalokasikan belanja modal bagi masyarakat. "Kenapa anggarannya tidak dipakai bantu masyarakat saja? Tidak dipakai menyerap gabah lebih banyak? Kalau harus impor beras juga, berarti dua kali beban anggaran negara," kata Nuruddin.

Pihaknya menduga, impor beras dilakukan karena faktor politis. Terlebih lagi, saat ini menjelang Ramadhan dan Lebaran di mana kebutuhan beras biasanya mengalami peningkatan dan berdampak pada tingginya harga beli di tingkat konsumen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika