REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sudah terang-benderang. Menurutnya, Presiden Joko Widodo perlu segera menegur bahkan memberi sanksi kepadanya, agar tak ada anggapan dari publik bahwa pihak Istana terlibat di dalamnya.
"Mestinya begitu memang, harus menegur memberi sanksi. Artinya sanksinya dia harus dinonaktifkan atau dia melepaskan jabatannya sebagai KSP," ujar Romli saat dihubungi, Ahad (7/3).
Romli menilai, praktik yang dilakukan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat sangat tidak etis dalam proses demokrasi politik. Hal yang dilakukan mantan panglima TNI itu sudah terlalu vulgar dipertontonkan ke publik.
"Ini yang saya bilang itu, tidak etis, vulgar, dan betul-betul demokrasi terancam. Kedaulatan partai terancam, jadi mestinya kejadian ini ya tidak boleh terulang lagi," ujar Romli.
Meski begitu, ia melihat ada sedikit perbedaan yang terjadi pada Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dulu. Masalah pada kedua partai itu dulu, publik hanya bisa menduga-duga keterlibatan eksternal saat itu.
Namun yang terjadi pada Partai Demokrat, itu benar-benar dipertontokan Moeldoko yang notabenenya orang yang berada dekat dengan Jokowi. Untuk itu, Romli menilai pihak Istana perlu segera bicara bahwa mereka tak terlibat dalam gerakan yang dilakukan oleh Moeldoko.
"Karena kalau tidak itu, maka orang akan ada tuduhan-tuduhan tadi. Tuduhan-tuduhan yang menilai adanya keterlibatan rezim dalam KLB demokrat, bahwa pihak istana tahu tentang itu," ujar Romli.
Diketahui, Moeldoko menerima keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3). KLB menetapkan dirinya sebagai ketua umum (ketum) partai. Hal ini disampaikan Moeldoko melalui sambungan telepon di hadapan kader yang hadir dalam KLB.
"Baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," ujar Moeldoko, dalam sambutan kemenangan melalui sambungan telepon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika