REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar, Ahad (7/3) malam waktu setempat. Hal itu dilakukan di tengah tindakan keras yang intensif oleh militer Myanmar terhadap protes penentang kudeta.
Australia juga akan mengarahkan bantuan kemanusiaan segera ke Rohingya dan etnis minoritas lainnya. "Kami akan memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," ujar Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan yang dikutip laman Channel News Asia, Senin (8/3).
Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris. Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.
Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney selama akhir pekan. Mereka mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta Myanmar tersebut.
Negara Asia Tenggara itu telah jatuh dalam kekacauan setelah tentara mengambil alih kendali negara itu dan menahan para pemimpin terpilih. Gelombang dengan protes harian menentang kudeta menurut PBB telah menewaskan lebih dari 50 orang.
"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.
Serikat pekerja utama Myanmar telah meminta anggotanya untuk menutup ekonomi mulai Senin. Sebab negara itu pada Ahad menyaksikan salah satu hari protes terbesar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika