REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemda diminta juga mendukung kebijakan relaksasi perumahan yang digulirkan pemerintah pusat. Diharapkan dengan dukungan penuh pemda, akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi backlog perumahan.
Plt Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa terhadap sektor properti. Mulai dari memberikan kuota KPR subsidi, relaksasi aturan uang muka dari Bank Indonesia serta relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN).
"Sekarang saatnya pemerintah daerah (Pemda) juga memberikan perhatian yang sama dengan pemerintah pusat seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan," ujarnya kepada Republika, Senin (8/3).
"Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luar biasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami Perlu ada relaksasi perizinan," ucapnya.
Menurut Nixon relaksasi aturan perizinan sangat penting karena biaya terbesar pembangunan rumah selain material rumahnya serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang biayanya dibebankan di harga rumah, biaya pengurusan perizinan juga tinggi dan masih banyak yang lambat.
"Meski tidak semua sama ada Pemda yang cepat ada juga yang lambat. Jadi kalau ada investor sudah menanamkan dana tetapi perizinannya lama jadi return-nya kecil. Karena kecepatan perizinan penting sekali," tegas Nixon.
Nixon menilai, berbagai relaksasi yang dilakukan pemerintah pusat, bank sentral dan juga Pemda, maka harga jual rumah bisa ditekan, sehingga bisa lebih murah. Dengan harga rumah lebih murah, akan membuat demand atau permintaan rumah di masyarakat meningkat.
"Kalau harga jualnya turun maka yang diuntungkan konsumen. Ini akan meningkatkan demand terhadap rumah yang ujungnya bisa mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Kalau sektor properti tumbuh maka akan menyumbangkan juga pada pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup siginifikan," jelasnya.
Untuk mengantisipasi peningkatan demand yang tinggi tersebut, Nixon mengaku BTN telah menyiapkan bisnis proses yang lebih cepat. Selain itu tahun ini BTN menambah kapasitas pembiayaan hingga mencapai 300 ribu.
"Kita sedang mendata bersama pengembang mana yang bisa segera diakadkan. Kita juga rajin turun ke bawah menyerap aspirasi pengembang apa yang bisa kita bantu," katanya.
Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf mengaku siap mendukung berkembangnya sektor properti di daerahnya. Maka itu dalam memudahkan dan mempercepat perizinan pembangunan rumah, pihaknya telah mendirikan mall pelayanan. "Kita berikan kemudahan perizinan dengan mendirikan mal pelayanan termasuk perizinan untuk membangun rumah," katanya.
Menurut Abdul, Pemda Lamongan ingin mengembangkan perumahan baru di daerahnya untuk itu butuh bantuan perbankan seperti bank BTN. Dia menegaskan, kebutuhan rumah di Lamongan tinggi, angka backlognya sekitar 90 ribu. "Kita ingin setiap tahunnya mengurangi 15 persen dari angka backlog tersebut," ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen BTN terhadap kepentingan sosial terutama dalam menghadapi masa pandemi covid-19, perseroan memberikan bantuan CSR berupa fogging di 71 perumahan subsidi yang dibiayai oleh BTN.
Selain itu untuk mendukung proses belajar anak tetap berjalan di masa pandemi, BTN memberikan bantuan wifi gratis di 71 desa di sekitar kantor wilayah BTN seluruh Indonesia.
Wifi gratis tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bagaimana UMKM di 71 desa dapat terus beroperasi secara daring. Semoga ini dapat membatu mereka karena kita tahu UMKM itu mengalir juga pada ekonomi nasional dan perlu menjadi perhatian semua pihak.
"CSR baik berupa fogging dan wifi tersebut masih sebagai rangkaian kegiatan HUT ke71 Bank BTN. Sukses kinerja perseroan secara bisnis adalah juga karena dukungan masyarakat dan mitra kerja yang selama ini konsisten bersama BTN. Semoga ini bermanfaat untuk menata kehidupan lebih baik," tambah Nixon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika