'Ngopi Bareng' Bupati-Wabup Semarang Serap Aspirasi Warga
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menggelar acara | Foto: Dokumen.
REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang, Jawa Tengah, Ngesti Nugraha-Basari, punya cara baru untuk menyerap berbagai problem serta persoalan masyarakat setempat dari bawah (warga). Hal itu dilakukan dengan menggelar acara ‘Ngolah Pikir (Ngopi) Bareng Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang’.
Ini merupakan sebuah forum rembug yang digagas kepala daerah tersebut untuk menangkap aspirasi warganya. Kegiatan perdana acara ‘Ngopi Bareng Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang', diluncurkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (6/3) malam.
“Kegiatan perdana ini kami berikan kesempatan kepada jajaran kepala desa (kades) beserta perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Semarang,” ungkap Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.
Ke depan, jelasnya, forum ‘Ngopi Bareng’ ini akan terus digelar tiap pekan dengan tema serta lokasi yang berbeda, untuk menyerap berbagai masukan, saran, bahkan juga kritik masyarakat untuk kepentingan Kabupaten Semarang ke depan.
Berbagai komunitas, elemen, dan unsur masyarakat akan dilibatkan secara bergantian. Baik komunitas kesenian budaya, petani, kaum pekerja, relawan, pedagang pasar, kepemudaan, dan seterusnya.
Mereka bakal diberikan ruang untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, urun rembug, dan sebagainya untuk mengurai berbagai macam persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun untuk membangun daerah.
Pada setiap kegiatan, bupati juga akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Budaya ini akan kami bangun agar masyarakat bisa berkontribusi bagi tiga tahun 10 bulan masa kepemimpinan kami (Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2021- 2026),” lanjutnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan Ngopi Bareng ini, beragam persoalan dari tingkat bawah mengemuka dari kalangan sekdes maupun perangkat desa. Namun persoalan penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi pascapandemi hingga Covid-19 paling mendominasi.
Seperti disampaikan Ketua Paguyuban Kepala Desa (Hamong Projo), Rochmad. Ia meminta Bupati Semarang untuk memprioritaskan para kepala desa dan perangkatnya dalam program vaksinasi Covid-19.
Menurutnya, perangkat desa selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mereka juga rentan dan berpotensi terpapar penyebaran Covid-19.
Dalam hal kebangkitan ekonomi melalui optimalisasi potensi desa, Rohmat juga mengungkap upaya pengembangan Desa Wisata terbentur pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Oleh karena itu, kami berharap bupati dapat memberikan kebijakan diskresi agar upaya pengembangan potensi desa bisa dioptimalkan dalam mendukung peningkatan pendapatan asli desa,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, bupati menjelaskan, prioritas vaksinasi Covid-19 telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal itu terkait dengan keterbatasan jumlah vaksin yang tersedia.
Namun jika nantinya ada tambahan alokasi vaksin Covid-19 bagi Kabupaten Semarang, ia menegaskan akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh kalangan kepala desa tersebut.
Terkait Perda RTRW yang dinilai menjadi persoalan dalam upaya pengembangan desa wisata, Ngesti mengatakan siap membantu. Karena program kerjanya juga memprioritaskan kebangkitan perekonomian desa.
Tak hanya itu, setiap yang berorientasi pemulihan ekonomi yang memerlukan izin, prosesnya juga akan dipermudah dan dipercepat, selama tidak melanggar regulasi dan tetap berwawasan lingkungan.
“Pemulihan ekonomi menjadi skala prioritas program pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan Kabupaten Semarang berbasis desa. Diharapkan desa mampu berinovasi mengembangkan potensinya dalam menggerakkan ekonomi warganya,” ujarnya.
Di lain pihak, ia juga menambahkan, pada 2021 ini, APBD Kabupaten Semarang masih terkena refocusing untuk penanganan Covid-19, sehingga beberapa program terpaksa harus ditunda pelaksanaannya.
Pemkab Semarang harus melakukan refocusing anggaran dari APBD 2021 hingga senilai Rp 101,5 miliar guna membiayai kegiatan penanggulangan pandemi. Kendati begitu, untuk alokasi dana desa masih tetap aman.
Kepada jajaran kepala desa dan peragkatnya, bupati juga titip agar masyarakat desa tetap disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, selama program vaksinasi belum menyentuh kepada masyarakat umum.
“Karena dengan kiat itulah masyarakat akan tetap berdaya dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan desanya,” jelas bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
