REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Kebijakan itu diprotes petani di daerah lumbung padi, Kabupaten Indramayu dan Cirebon.

Protes itu disampaikan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar. Dia menyatakan, daerah-daerah lumbung padi, seperti Jabar, Jateng dan Jatim, sudah mulai panen.

Tasrip menyebutkan, produktivitas panen saat ini pun cukup tinggi. Dia mencontohkan, untuk daerah-daerah di Kabupaten Cirebon yang sudah panen, produksinya rata-rata tujuh ton per hektare.

Tasrip pun mengaku sudah memantau beberapa penggilingan beras di Kabupaten Cirebon. Hasilnya, stok beras masih banyak.

"Stok beras masih banyak, panen pun mulai dimana-mana. Kok malah impor," ujar Tasrip kepada Republika.co.id, Senin (8/3).

Tasrip mengungkapkan, rencana impor yang disampaikan pemerintah beberapa hari yang lalu langsung berdampak pada anjloknya harga gabah petani. Dia menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Cirebon saat ini hanya di kisaran Rp 3.500 per kg sampai Rp 4.000 per kg, tergantung kualitasnya.

Harga itu jauh lebih rendah dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP). Berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, HPP GKP di tingkat petani mencapai Rp 4.200 per kg dan di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kg.

Saat inipun panen baru saja dimulai. Biasanya, di masa panen perdana, harga GKP bisa diatas Rp 4.500 per kg.

"Sekarang masih awal panen. Petani harusnya bisa menikmati harga gabah yang bagus," ucap Tasrip.

Ikuti Whatsapp Channel Republika