Selasa 09 Mar 2021 08:30 WIB

Pakar di PBB Kecam Larangan Burka di Swiss

Pakar di PBB menilai larangan burka di Swiss cederai toleransi

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah
Pakar di PBB menilai larangan burka di Swiss cederai toleransi. Ilustrasi burka
Foto: AP
Pakar di PBB menilai larangan burka di Swiss cederai toleransi. Ilustrasi burka

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Pakar terkemuka PBB mengkritik referendum Swiss yang mendukung pelarangan burka. Menurutnya fasad demokrasi di Swiss tidak berhasil menyembunyikan kefanatikan yang mendasari mereka.

"Para pemilih Swiss telah memilih di malam Hari Perempuan Internasional untuk memilih tindakan yang melanggar kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi wanita dan yang mendiskriminasi wanita!," cuit Ahmed Shaheed, pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama.

Baca Juga

"Selubung 'demokrasi' tidak menyembunyikan kefanatikan yang mendasarinya," kata Shaheed dilansir dari Anadolu Agency, Selasa (9/3).

Dalam referendum kontroversial pada Ahad (7/3), pemilih Swiss menyetujui larangan penutup wajah di depan umum, termasuk burka atau niqab yang dikenakan oleh wanita Muslim.

Tweet Shaheed pun dibanjiri komentar. Di antaranya yang ditulis muslimgirl.

"Kami berada di tengah pandemi di mana semua orang memakai masker, dan Swiss memutuskan untuk melarang wanita Muslim menutupi wajah mereka untuk tujuan agama," kata tweet dari seseorang @muslimgirl. "Hei Swiss, intoleransi Anda. sedang tampil."

Referendum larangan burka pertama kali digaungkan pada 2016 lalu oleh komite inisiatif sayap kanan dan diterima 51,2 persen dari mereka yang memberikan suara, dengan partisipasi mayoritas dari 51,4 persen pemilih.

Referendum kembali digaungkan oleh sebuah kelompok yang terkait dengan Partai Rakyat Swiss sayap kanan, yang berkampanye dengan slogan-slogan "Hentikan ekstremisme" dan di beberapa daerah dengan poster wanita Muslim berjilbab.

"Ini kekalahan bagi pemerintah dan mayoritas parlemen, yang menentang larangan itu karena itu tidak perlu," kata Swissinfo, situs web penyiar nasional.

Dewan Pusat Islam Swiss (ICCS) menyebut hasil tersebut sebagai "kekecewaan besar bagi semua Muslim yang lahir di Swiss dan yang tumbuh di sini."

Sekretaris Jenderal ICCS, Ferah Ulucay, mengatakan pemungutan suara itu berhasil melabuhkan Islamofobia yang meluas di Swiss. Pemerintah menentang larangan tersebut, dengan mengatakan bahwa negara tidak berhak mendikte apa yang dikenakan wanita. 

Sebelum pemungutan suara, penelitian oleh University of Lucerne menemukan bahwa hampir tidak ada orang di Swiss yang mengenakan burka, dan hanya sekitar 30 hingga 150 wanita yang mengenakan niqab. 

 

Sumber: anadoluagency

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement