REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Pemerintah Swiss melarang wanita Muslim mengenakan burqa di tempat umum. Setelah diskusi bertahun-tahun, hasil referendum menunjukkan pemungutan suara atas aturan tersebut memperoleh suara mayoritas tipis sebesar 51 persen, Ahad (7/3).
Di bawah keputusan ini, orang-orang di Swiss tidak lagi diizinkan menutupi sepenuhnya wajah mereka saat berada di depan umum, baik di pusat perbelanjaan atau di pedesaan terbuka. Akan ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, termasuk tempat ibadah dan alasan adat istiadat, seperti karnaval.
Dilansir di Unilad, Senin (8/3), penutup wajah yang dikenakan untuk tujuan kesehatan dan keselamatan juga akan dikecualikan dari undang-undang ini. Hal ini berarti masker wajah yang dikenakan untuk melindungi dari penyebaran virus corona masih akan diizinkan.
Meskipun proposal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan burqa atau niqab, namun larangan ini jelas ditujukan pada cadar yang dikenakan oleh beberapa wanita yang mengikuti keyakinan Muslim.
Partai Rakyat Swiss selaku partai populis sayap kanan yang juga merupakan faksi terkemuka di parlemen, telah menyatakan dukungan kuat untuk larangan ini.
Salah satu poster kampanye Partai Rakyat Swiss menampilkan gambar karikatur wanita cemberut yang mengenakan niqab, dengan pesan ‘Hentikan Radikalisme Islam’.
Parlemen Swiss serta tujuh anggota dewan eksekutif yang merupakan pemerintah federal negara tersebut dilaporkan menentang proposal referendum. Mereka beralasan cadar atau penutup penuh wajah mewakili 'fenomena pinggiran'.
Lembaga ini malah mengusulkan inisiatif, di mana orang yang mengenakannya akan dipaksa untuk membuka penutup wajah, saat diperlukan untuk mengonfirmasi identitas mereka kepada petugas.
Sebuah studi baru-baru ini dari University of Lucerne menempatkan jumlah wanita di Swiss yang mengenakan niqab antara 21 hingga 37. Tidak ada bukti sama sekali wanita Swiss yang mengenakan burqa.
Berdasarkan data terbaru, jumlah Muslim membentuk sekitar 5 persen dari populasi Swiss. Jumlahnya setara dengan sekitar 390.000 orang dari 8,6 juta penduduk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika