REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui saat ini perempuan kesulitan mengakses permodalan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan terutama masa pandemi Covid-19. Tak sedikit perempuan yang belum melek finansial dan tak paham cara memanfaatkan teknologi digital.

“Pemerintah memberikan kemudahan kepada pemilik usaha mikro untuk mengakses modal dengan tingkat bunga rendah dengan jumlah klien mencapai 28 juta meningkat dibanding sebelumnya 15 juta orang. Kami menggunakan situasi kompetitif ini untuk mengenalkan program yang memungkinkan perempuan mengejar ketertinggalan dan ini adalah salah satu yang terpenting,” ujarnya kepada wartawan saat acara Women’s World Banking virtual conference “Call to Action : Reaching Financial Equality seperti dikutip Selasa (9/3).

Menurutnya ada lima strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesetaraan finansial bagi perempuan. Pertama pembangunan infrastruktur dibutuhkan karena wilayah geografis Indonesia besar dan untuk menciptakan kesetaraan tentu dibutuhkan akses yang sama.

Strategi kedua, lanjut dia, mengalihkan program yang telah ada ke digital seperti program subsidi sosial yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Ketiga, membangun tanggung jawab ekosistem dengan mengenali konsumen dan menerapkan pemindai kode batang atau kode QR.

“Melalui cara ini, kenali pelanggan kemudian sistem QR yang disediakan oleh Bank Indonesia, lalu privasi perlindungan data,” ucapnya.

Keempat pemerintah juga memberikan literasi finansial agar para perempuan dapat memahami digitalisasi. Kemudian strategi terakhir yakni menyiapkan kerangka hukum.

“Kerangka hukum yang disesuaikan dengan tantangan digital dan keamanannya. Saya rasa ini sangat penting terutama untuk perlindungan data konsumen karena kita melihat begitu banyak korban akibat digitalisasi,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika