REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Gempa bumi dan tsunami berkekuatan 9,0 skala richter melanda Jepang pada 11 Maret 2011, yang menghancurkan sejumlah kota serta memicu krisis nuklir di Fukushima. Ini adalah bencana nuklir terburuk di dunia sejak insiden meledaknya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Chernobyl, di Ukraina.
Gempa besar yang menghantam pantai timur laut itu menewaskan hampir 20 ribu orang, dan melumpuhkan pabrik Fukushima Dai-ichi. Lebih dari 160 ribu penduduk melarikan diri saat radiasi mulai menyebar ke udara.
"Fukushima memiliki tanda-tanda sisa sejarah energi nuklir," ujar kepala investigasi bencana Kiyoshi Kurokawa.
Komisi penyelidikan yang dipimpin Kurokawa pada 2012 menyimpulkan bahwa kecelakaan di Fukushima adalah hasil kolusi antara pemerintah, regulator, dan Tokyo Electric Power. Selain itu, kecelakaan juga diakibatkan oleh kurangnya tata kelola.
Pemerintah telah menghabiskan sekitar 300 miliar dolar AS atau 32,1 triliun yen untuk membangun kembali wilayah Tohoku yang hancur akibat tsunami, tetapi daerah di sekitar pembangkit listrik Fukushima tetap terlarang karena khawatir masih ada radiasi yang tertinggal. Penonaktifan pabrik yang lumpuh akan memakan waktu puluhan tahun dan kocek senilai miliaran dolar.
Jepang kembali memperdebatkan peran tenaga nuklir dalam bauran energinya, yang bertujuan untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2050 untuk melawan pemanasan global. Tetapi survei publik yang dilakukan NHK menunjukkan 85 persen masih khawatir tentang kecelakaan nuklir.
Para pendukung mengatakan, tenaga nuklir sangat penting untuk dekarbonisasi. Namun kritikus mengatakan, biaya, keamanan dan tantangan menyimpan limbah nuklir adalah alasan untuk menghindarinya.
"Mereka yang berbicara tentang tenaga atom adalah orang-orang di 'desa nuklir', yang ingin melindungi kepentingan pribadi mereka," kata mantan Perdana Menteri Kan.
Sebuah survei surat kabar Asahi pada Februari menemukan bahwa secara nasional, 53 persen menentang memulai kembali reaktor, dan 32 persen mendukung reaktor kembali diaktifkan. Sementara di Fukushima, hanya 16 persen yang mendukung pengaktifan kembali reaktor nuklir.
"Sepuluh tahun telah berlalu dan beberapa orang telah melupakannya. Jadi orang berpikir, jika mereka menunggu, tenaga nuklir akan hilang," ujar seorang profesor ilmu politik Universitas Tokyo, Yu Uchiyama.
Hanya sembilan dari 33 reaktor komersial Jepang yang tersisa dan telah disetujui untuk dimulai kembali di bawah standar keselamatan pasca-Fukushima. Dari jumlah tersebut hanya empat yang beroperasi, dibandingkan dengan 54 sebelum bencana gempa terjadi.
Tenaga nuklir hanya memasok 6 persen dari kebutuhan energi Jepang pada paruh pertama tahun 2020. Sementara kebutuhan energi dari sumber terbarukan mencapai 23,1 persen, dan hampir 70 persen energi dari bahan bakar fosil.
Penasihat pemerintah untuk kebijakan energi Takeo Kikkawa mengatakan, apabila menakar usia 33 reaktor nuklir komersial Jepang yang mencapai 60 tahun, maka pada 2050 Jepang hanya memiliki 18 reaktor. Sementara pada 2069, Jepang tidak lagi mempunyai reaktor nuklir. Oleh karena itu, Kikkawa mengatakan, Jepang tidak boleh mengabaikan opsi nuklir sebagai sumber energi di masa depan.
"Jepang adalah negara miskin sumber daya jadi kita tidak boleh begitu saja meninggalkan opsi nuklir. Namun kenyataannya, masa depan tenaga nuklir suram," ujar Kikkawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika