REPUBLIKA.CO.ID, PAGAR ALAM -- Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama tim melakukan kunjungan kerja ke rumah dinas Wali Kota Pagar Alam dalam rangka menyerahkan SK Kuota BBM JBT dan JBKP tahun 2021 Pagar Alam dan diterima langsung oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, beserta jajarannya, hadir juga SBM Pertamina Rayon IV Aqil dan SBM Pertamina Rayon III Syukra.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa kepada Wali Kota Pagar Alam menjelaskan bahwa kunjungan ini berupa silaturahmi dalam rangka menyampaikan kuota BBM JBT solar dan JBKP premium tahun 2021. "Untuk Pagar Alam, tahun 2020 over kuota enam persen, ini kejanggalan, dalam kondisi pandemi menurut data BPH Migas bisa over. Artinya, jika tidak pandemi, over kuota bisa lebih lagi," papar Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas dalam siaran persnya.
Tahun ini, kuota diturunkan karena APBN menurun, turun 107 KL. BPH Migas setiap bulan menandatangani pembayaran ke Pertamina kisaran Rp 1,35 triliun. Mudah-mudahan tahun ini jangan jebol lagi. BPH Migas sudah terapkan IT Nozzle, sehingga semua tercatat. Tahun ini target Pertashop Nasional 12 ribu, untuk area ini 110 Pertashop Pagar Alam, Lahat dan Empat Lawang, artinya peluang sangat besar untuk membangun Pertashop. Harganya sama dengan SPBU Rp 9.200.
BPH punya data penjualan BBM untuk setiap Kabupaten/Kota termasuk yang swasta, jika perlu data bisa dibantu ajukan surat. Sedangkan LPG bisa langsung ke Pertamina dan Dirjen Migas, kalau BPH Migas khusus gas yang lewat jaringan pipa.
Prabumulih memiliki jaringan gas lebih dari 40 ribu, lebih besar dari Surabaya. Kedepan sudah saatnya secara bertahap beralih ke jaringan gas, meskipun Pagar Alam medannya cukup sulit. Lebih jauh Kepada BPH Migas menjelaskan bahwa BPH Migas lembaga bersifat independen, bertanggung jawab kepada Presiden, ada 6 tugasnya, tapi yang terpenting mengatur dan mengawasi distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI dan memastikan ketersediaan cukup, selain Penyalur BBM, KAI, ASDP, dan juga PELNI. Juga mensinergikan fungsi-fungsi dengan pemerintah daerah, BPH Migas punya data jumlah badan usaha yang memiliki izin niaga, juga data termasuk volume, sehingga potensi PAD bisa terserap.
Saat ini Pagar Alam ada 4 SPBU, 4 Pertashop yang telah beroperasi, 1 belum. Terkait over kuota BPH Migas memohon untuk di identifikasi, sehingga kedepannya bisa terkendali. Termasuk jika ternyata terjadi penyimpangan, maka tidak terjadi lagi tahun ini.
Target enam bulan ini pencatatan nasional JBT dan JBKP bisa 100 persen, sehingga verifikasi akurat. "Jika ini jebol, maka diperlukan APBNP, tetapi semoga saja tidak. Untuk premium ditambah lebih tinggi dari 2020, semoga bisa membantu masyarakat. Semoga kedepan semakin sinergis," ujar Ifan.
Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menyampaikan selain terima kasih atas kuotanya, juga siap berkoordinasi dalam distribusi BBM. Dijelaskan wali kota, salah satu penyebab over kuota dikarenakan Pagar Alam menyangga beberapa Kabupaten, sehingga aktivitas kendaraan di Pagar Alam tinggi, termasuk dari Kabupaten sekitarnya.
Belum lagi arah kendaraan ke Jakarta, Pagar Alam diandalkan Kabupaten sekitarnya, juga rumah sakit, menyangga Kabupaten sekitarnya. Contohnya, 7 dari 24 Kecamatan di Lahat, aktivitas sehari - hari di Pagar Alam.
Kalau kemungkinan penyimpangan, jikalau ada sangat terbatas. Pagar Alam ada 4 SPBU, 1 tidak ada premium. Ini yang masalah untuk pedesaan yang jauh. Permasalahan yang muncul adalah keberadaan Pertamini, juga ada pengumpul yang mengantarkan ke Pertamini. Yang paling dikhawatirkan adalah kemungkinan oplos dengan sumber dari sumur tua. Juga truk-truk pribadi yang disewa perusahaan, sehingga menggunakan BBM subsidi.
Berdasarkan gambaran kondisi, maka evaluasinya akan juga dilakukan crosscheck dengan Kabupaten di sekitarnya, sejauh mana pengaruh mobilitas di Pagar Alam yang dinilai tinggi.
Selain itu, dari Pertamina menjelaskan bahwa, ternyata sulitnya masyarakat mendapatkan premium karenakan jarak yang jauh, juga merasakan Pertamax berpengaruh bagus terhadap tenaga, menjadi potensi daya tarik pengembangan Pertashop.
Ikuti Whatsapp Channel Republika