Selasa 09 Mar 2021 20:39 WIB

Universitas ITA di Thailand Larang Mahasiswa Asing Demo

Mahasiswa asing ikut demo terancam masuk dalam daftar hitam.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
 Warga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan protes di depan Kedutaan Besar AS di Bangkok, Thailand, Kamis, 18 Februari 2021. Mereka menyerukan kepada pemerintah AS untuk mengambil tindakan lebih lanjut. kudeta 1 Februari dan menekan pemerintah Myanmar untuk membebaskan pemimpin negara Suu Kyi.
Foto: AP/Sakchai Lalit
Warga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan protes di depan Kedutaan Besar AS di Bangkok, Thailand, Kamis, 18 Februari 2021. Mereka menyerukan kepada pemerintah AS untuk mengambil tindakan lebih lanjut. kudeta 1 Februari dan menekan pemerintah Myanmar untuk membebaskan pemimpin negara Suu Kyi.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANGKOK -- Institut Teknologi Asia (AIT) Thailand memperingatkan mahasiswa asing agar tidak terlibat dalam demonstrasi  Apabila mereka menjadi bagian dari demonstran, maka pihak kampus akan mencabut visa mereka dan memasukkannya ke dalam daftar hitam imigrasi.

AIT memberikan memo email kepada seluruh mahasiswa. Dalam memo tersebut, AIT mengatakan bahwa mereka menghormati kebebasan berekspresi, namun imigrasi Thailand meminta agar mahasiswa asing tidak ikut aksi protes.

Baca Juga

"Kita semua harus menghormati hukum dan kebijakan negara tuan rumah Thailand. Kami sangat mengimbau anggota komunitas AIT untuk memperhatikan pesan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand," ujar isi memo AIT.

Thailand telah menyaksikan demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir yang mengecam kudeta militer bulan lalu di Myanmar dan tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa. Myanmar memiliki komunitas yang besar di Thailand. Unjuk rasa telah berlangsung di luar kedutaan Myanmar di Bangkok dan markas regional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Memo itu tidak secara khusus menyebutkan demonstrasi tentang Myanmar, tetapi mengatakan permintaan tersebut mencakup protes di "Bangkok, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kedutaan".

Ketika dikonfirmasi, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan tidak ada perintah yang dikeluarkan oleh biro imigrasi untuk mencabut visa mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi protes.

Kepala Imigrasi di Pathum Thani, Charoenpong Khantilo mengatakan, tidak ada ancaman yang dikeluarkan untuk mencabut visa mahasiswa asing terlibat demonstrasi maupun memasukkan mereka dalam daftar hitam.

"Kami prihatin tentang keselamatan mereka dan khawatir mereka akan terlibat dalam perbuatan salah karena berpartisipasi dalam protes. Kami tidak pernah ingin membatasi kebebasan berekspresi siswa,” ujar Charoenpong.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement