REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sersan Dua (Serda) Aprilia Manganang menjadi bahan perbincangan seantero negeri, menyusul pernyataan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa yang menyebut mantan atlet voli putri Indonesia tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sontak, statusnya pun menjadi polemik.
Kabar dari Aprilia pun merangsek ke jajaran top 5 news di Republika.co.id, Selasa (9/3). Selain kabar Aprilia, berita-berita soal gonjang-ganjing Partai Demokrat masih masuk dalam jajaran berita terpopuler.
1. KSAD Bakal Konferensi Pers Terkait Serda Aprilia Manganang
JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa bakal menggelar konferensi pers tentang Sersan Dua (Serda) Aprilia Manganang di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Selasa (9/3) pukul 15.30 WIB.
"Konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran Nomor 5, Jakarta Pusat," kata Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispenad), Brigjen Nefra Firdaus dalam pesan yang dikirim ke Republika.
Serda Aprilia tercatat sebagai anggota Korps Wanita AD (Kowad). Dia merupakan pemain timnas bola voli putri di Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Atlet kelahiran Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, 27 April 1992, belakangan ini, menjadi perbincangan beberapa pihak, termasuk di media sosial (medsos).
Hal itu lantaran penampilan Serda Aprilia semakin berotot sehingga memunculkan kecurigaan kalau ia berjenis kelamin laki-laki. Ketika ditanya apakah KSAD ingin mengklarifikasi jenis kelamin Serda Aprilia, Nefra tidak menjawabnya.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Marzuki Alie: Masih Mending Dikasih Rp 5 Juta
JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Marzuki Alie, menanggapi kabar yang menyebutkan para peserta KLB diimingi uang agar bersedia hadir. Dalam KLB tersebut ditetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Marzuki membantah desas-desus yang menyebutkan para peserta KLB dijanjikan uang hingga Rp 100 juta jika hadir sekaligus mendukung Moeldoko. "Artinya, isu suap itu hanya karangan," kata Marzuki kepada Republika.co.id, Selasa (9/3).
Walau demikian, mantan ketua DPR itu meminta para peserta KLB bersyukur jika kehadiran mereka diganjar dengan uang. Menurutnya, nominal uang sebesar Rp 5 juta wajar saja diberikan pada mereka yang hadir dalam KLB.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Masih Impor Pipa, Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PT Pertamina (Persero) masih banyak mengimpor pipa untuk infrastruktur migas. Padahal menurut Luhut, produsen pipa dalam negeri sudah sangat banyak.
"Pertamina itu ngawur-nya minta ampun. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu?," ujar Luhut dalam Rakornas BPPT, Selasa (3/9).
Luhut menyebut Pertamina ngawur bukan tanpa sebab. Luhut menilai sampai saat ini nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Pertamina mestinya ditingkatkan. Ia mengatakan jika kompetensi produk dalam negeri tidak kalah dari produk luar. Mestinya, sebagai BUMN Pertamina sebagai contoh peningkatan TKDN.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Mahfud: Banyak yang Nyinyir Orang Mati Jadi Tersangka
JAKARTA -- Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan alasan di balik penetapan tersangka kepada enam anggota Laskar FPI yang tewas di Tol Cikampek KM50. Ia mengakui, hal tersebut sempat menjadi bahan tertawaan publik. Padahal menurutnya, penetapan tersangka terhadap enam anggota Laskar FPI semata-mata bagian dari konstruksi hukum.
"Masyarakat banyak yang ngejek, nyinyir gitu, kenapa kok orang mati dijadikan tersangka. Enam laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari. Kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya," ujar Mahfud usai mendampingi Presiden Jokowi menerima TP3 enam Laskar FPI, Selasa (9/3).
Ia menambahkan, konstruksi hukum yang dibangun Komnas HAM memang menyebutkan bahwa anggota laskar FPI memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan. Laporan juga menyebutkan bahwa para anggota Laskar FPI membawa senjata.
"Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya, bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telpon orang yang memberi komando. Siapa itu? Nah oleh karena sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian jadi tersangka. Dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu, dia tersangka," ujar Mahfud.
Baca berita selengkapnya di sini.
5. Frasa Agama di Peta Pendidikan, Ini Respons Wapres
JAKARTA—Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengungkap harapan Wapres Ma'ruf Amin kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyusunan draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.
Wapres, kata Masduki, berharap agar Kemendikbud mengakomodasi keberatan berbagai tokoh terkait hilangnya frasa agama dalam draf yang dalam tahap penyusunan tersebut.
"Wapres apresiasi masukan yang diberikan berbagai tokoh agama, mulai NU Muhammadiyah dan lainnya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari untuk penyempurnaan draf yang sedang disusun Mendikbud," kata Masduki saat dihubungi, Senin (8/3) malam.
Baca berita selengkapnya di sini.
BONUS 6. Ini Alasan Wajib MRI Usai Vaksinasi Covid-19
JAKARTA -- Pakar kesehatan mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali jadwal MRI selama empat sampai enam pekan setelah menerima dosis kedua vaksin. Meskipun pembengkakan kelenjar getah bening bisa menjadi tanda kanker, dokter memperingatkan orang-orang yang baru saja menerima vaksin Covid-19 untuk tidak mengambil kesimpulan apa pun.
Pembengkakan kelenjar getah bening ini juga merupakan respons umum terhadap vaksinasi. Bulan lalu, ahli radiologi di Rumah Sakit Umum Massachusetts mencatat, meskipun pembengkakan kelenjar getah bening pada ketiak adalah respons normal terhadap vaksinasi Covid-19. Pada mamogram itu dapat disalahartikan sebagai kelenjar getah bening yang membengkak karena kanker.
Menurut The New York Times, pembengkakan kelenjar getih bening ketiak sebagai efek samping yang diakui dalam vaksin Moderna dan Pfizer-BioNTech. Ada 11,6 persen orang melaporkan pembengkakan kelenjar getah bening setelah dosis pertama vaksin Moderna, diikuti oleh 16 persen setelah dosis ke dua.
Baca berita selengkapnya di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika