REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian, menjamin kebijakan impor beras tidak akan direalisasikan pada musim panen raya padi. Kebijakan impor ditujukan untuk mengamankan pasokan terutama jelang pergantian tahun sehingga harga beras dalam negeri dapat stabil hingga 2022.

"Yang keluar itu baru alokasi, belum impor (eksekusi). Itu ada ketentuannya dalam musim panen raya diharapkan tidak ada masuk impor," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Rabu (10/3).

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan impor beras tahun ini sebanyak 1 juta ton. Terdiri dari 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton untuk beras komersial Bulog.

Musdalifah mengatakan, impor CBP yang dialokasikan pemerintah bukan untuk digelontorkan ke pedagang di pasar bebas, melalui disimpan oleh Bulog. Adapun untuk pengaturan jadwal pemasukan pihaknya menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN agar memilih waktu yang tepat.