Jumat 12 Mar 2021 03:14 WIB

Undang Junta Militer, Sri Lanka Bantah Dukung Kudeta Myanmar

Tagar Protest Sri Lanka beredar di kalangan warga Myanmar yang menentang kudeta

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Massa membawa tameng saat berunjuk rasa menentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Selasa (9/3). Sri Lanka mengundang perwakilan militer Myanmar ke pertemuan para menteri luar negeri Asia. Namun Sri Lanka membantah bahwa undangan tersebut merupakan isyarat bahwa pihaknya mendukung kudeta militer di Myanmar.
Foto: AP
Massa membawa tameng saat berunjuk rasa menentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Selasa (9/3). Sri Lanka mengundang perwakilan militer Myanmar ke pertemuan para menteri luar negeri Asia. Namun Sri Lanka membantah bahwa undangan tersebut merupakan isyarat bahwa pihaknya mendukung kudeta militer di Myanmar.

REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sri Lanka mengundang perwakilan militer Myanmar ke pertemuan para menteri luar negeri Asia. Namun Sri Lanka membantah bahwa undangan tersebut merupakan isyarat bahwa pihaknya mendukung kudeta militer di Myanmar. 

Sri Lanka mengundang menteri luar negeri militer Wunna Maung Lwin ke pertemuan Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC ), yang dijadwalkan pada akhir Maret. Menteri Luar Negeri Sri Lanka Jayanath Colombage mengatakan, pihaknya mengundang menteri luar negeri militer Myanmar karena negara itu masih tercatat sebagai anggota BIMSTEC. BIMSTEC adalah sekelompok negara yang terdiri dari Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand yang bergantung pada Teluk Benggala.

Baca Juga

“Itu tidak berarti kami telah menerima pemerintahan militer Myanmar. Kami belum mengambil sikap tentang itu," ujar Colombage.

Tagar "ProtestSriLanka" mulai menjadi tren di kalangan warganet Myanmar yang menentang kudeta. Pengunjuk rasa Myanmar meminta negara-negara di seluruh dunia untuk menolak kepemimpinan militer.