REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunda kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (11/3). Peristiwa itu akibat Yordania yang menunda pemberian hak penerbangan kepada pesawat Netanyahu.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Netanyahu, penangguhan izin pesawat Netanyahu untuk terbang berlebihan di Yordania tampaknya berasal dari pembatalan kunjungan Putra Mahkota Yordania Hussein bin Abdullah ke Kompleks Masjid al-Aqsa, Yerusalem, pada Rabu (10/3). Pembatalan tersebut terjadi akibat perselisihan mengenai pengaturan keamanan di situs tersebut.
Mengomentari perselisihan dengan Yordania, Netanyahu mengatakan telah terjadi kesalahpahaman, kesulitan dalam mengoordinasikan penerbangannya karena insiden terkait dengan rencana kunjungan Yordania ke Masjid al-Aqsa. "Kami butuh beberapa jam untuk memperbaikinya .... Saya sekarang bisa terbang di atas Yordania, tapi sampai koordinasi ini tercapai, tidak mungkin mengunjungi (UEA) hari ini," katanya.
Izin terbang akhirnya dikeluarkan oleh Yordanina. Hanya saja terlambat untuk melaksanakan rencana perjalanan Netanyahu, termasuk bertemu rekan-rekannya yang mengunjungi Hungaria dan Ceko di Yerusalem pada Kamis malam.
Meski gagal berangkat, Netanyahu mengatakan bahwa dia dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan telah berbicara. Mereka telah setuju untuk menjadwal ulang dan untuk bekerja sama dalam perang melawan virus korona dan proyek-proyek investasi besar.
Baca juga : Pelapor PBB: 70 Orang Meninggal Selama Kudeta Myanmar
Menurut Netanyahu, UEA bermaksud untuk menginvestasikan sejumlah besar 10 miliar dolar AS. "Dalam berbagai proyek ... dan kami sudah membahas proyek-proyek khusus ini," ujarnya tidak memerinci sifat proyek itu atau menyebutkan jadwal pendanaan dan pelaksanaannya.
Netanyahu hanya mengatakan akan mengunjungi UEA segera dan kedua negara ingin membuat "paspor hijau". Program tersebut akan memudahkan perjalanan bagi mereka yang telah divaksinasi terhadap virus korona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika