REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, mengatakan, hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini relatif baik. SBY tidak pernah secara frontal mengkritik Jokowi. Namun, hubungan mereka terancam memanas jika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Sibolangit disahkan pemerintah.

"Kalau Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, keberpihakan pemerintah sulit untuk dibantah. Hal ini kiranya akan memicu kemarahan SBY terhadap Jokowi," ujar Jamiluddin dalam pesan singkatnya, Jumat (12/3).

Sebab, menurut Jamiluddin, dengan kasat mata, KLB ini tidak memenuhi dasar hukum, baik UU Partai Politik maupun AD/ART Partai Demokrat. Panasnya hubungan SBY dan Jokowi akan membahayakan kondusivitas politik nasional. Kemarahan pendukung SBY akan sulit untuk dikendalikan. Bagaimanapun juga, suka tidak suka, baik Jokowi maupun SBY sama-sama memiliki banyak pengikut. 

"Kalau para pengikut kedua belah pihak turut terlibat dalam konflik tersebut, akan semakin kacaulah politik nasional," ungkap Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, kekacauan itu akan makin meluas bila kelompok pro demokrasi turut terlibat. Pihak pro demokrasi tampaknya lebih berpihak kepada Partai Demokrat. 

Keberpihakan mereka karena mereka melihat ancaman demokrasi di Indonesia begitu nyata. Mereka ini, selain militan, juga memiliki basis massa yang sangat besar.

"Jadi, kalau hubungan SBY dengan Jokowi memanas, dikhawatirkan terjadi eskalasi kekacauan politik dalam jangka panjang," kata Jamiluddin

Ikuti Whatsapp Channel Republika