REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan PBB menyerukan adanya partisipasi setara dan bermakna perempuan dalam proses perdamaian Afghanistan. Menurut mereka, perlu ada keterlibatan penuh untuk mencapai perdamaian di negara tersebut.
"Para anggota Dewan Keamanan mengakui perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui proses perdamaian yang dipimpin Afghanistan yang komprehensif dan inklusif, milik Afghanistan yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen serta komprehensif," kata Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan pada Jumat (12/3), dikutip laman Al Araby.
Dewan Keamanan PBB turut mengecam keras terus berlanjutnya aksi kekerasan dan serangan yang menargetkan warga sipil Afghanistan. Tanpa menyebut kelompok tertentu, Dewan Keamanan mengutarakan keprihatinan mendalam tentang ancaman terorisme terhadap Afghanistan.
"Anggota Dewan Keamanan sangat mendorong pihak-pihak dalam negosiasi untuk mengejar langkah-langkah pembangunan kepercayaan, termasuk pengurangan kekerasan, dan untuk terus terlibat dengan itikad baik," kata Dewan Keamanan PBB.
Baru-baru ini Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan perjanjian perdamaian kepada otoritas Afghanistan dan Taliban, termasuk pembentukan pemerintahan inklusif baru. Hal itu diungkap media Afghanistan berdasarkan surat dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Dalam rencana itu, AS mengusulkan mengadakan pertemuan antar-Afghanistan di Turki. Washington pun hendak mengoordinir, di bawah naungan PBB, pertemuan menteri internasional yang akan diikuti AS, Rusia, China, India, Pakistan dan Iran. Dalam pertemuan itu mereka bakal membahas pendekatan kesatuan tentang masa depan Afghanistan.
Sebelumnya, Pemerintah Afghanistan menyatakan siap mendiskusikan penyelenggaraan pemilu. Hal itu untuk mendorong pembicaraan damai dengan kelompok Taliban.
“Kami siap berdiskusi tentang penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan inklusif di bawah naungan komunitas internasional. Kami juga dapat berbicara tentang tanggal pemilihan dan mencapai kesimpulan," kata Presiden Afghanistan Ashraf Ghani saat membuka sidang parlemen, Sabtu (6/3).
Dia menekankan transfer kekuasaan melalui pemilu adalah prinsip yang tak bisa dinegosiasikan. "Saya menyarankan mereka yang pergi ke gerbang ini atau itu untuk mendapatkan kekuasaan adalah kekuatan politik di Afghanistan memiliki gerbang, dan kuncinya adalah suara rakyat Afghanistan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika