REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengomentari soal hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan (PJP) Nasional 2020-2035. Dirinya memandang, bahwa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. 

"Membuat profil pelajar Pancasila, tanpa memasukkan frasa nilai-nilai agama, sama dengan menjauhkan pelajar dari roh Pancasila, dan berarti ancaman bagi Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Zainuddin dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (15/3).

Dia pun sependapat dengan kritik yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menyatakan bahwa tidak ada frasa agama dalam PJP yang disusun kemendikbud. Dalam menggambarkan profil pelajar Pancasila hanya disebutkan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

"Benar seperti dikatakan oleh Prof. Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah, frasa nilai-nilai agama tidak hadir dalam rumusan ini," ucapnya.

Politikus PAN itu mengingatkan, bahwa penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan kepada pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai agama, karena itu merupakan pesan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal 31 ayat (5) nilai-nilai agama disebut secara tegas bahwa pemerintah diminta untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dia menyebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makariem secara khusus mengklarifikasi kepada Komisi X akan merevisi Peta Jalan Pendidikan dengan memasukkan frasa nilai-nilai agama, karena agama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuatu yang essensial. Dia meminta, agar Nadiem lebih cermat menyiapkan konsep sepenting peta jalan pendidikan.

"Buat konsep yang matang, lengkapi dengan naskah akademik yang memuat dasar filosofis, sosiologis dan juga yuridis. Masukkan nilai-nilai agama sesuai pesan UUD 1945, dan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta UU terkait pendidikan lainnya," ucap penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika