REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Palestina mengecam Republik Ceko karena membuka kantor diplomatik di Yerusalem, yang berafiliasi dengan kedutaan besarnya di Tel Aviv, pada 11 Maret.

Pihak Palestina menyebut langkah kontroversial itu sebagai pelanggaran yang jelas atas hukum internasional. Meski berhenti memindahkan Kedutaan Besar Ceko ke Yerusalem, pembukaan kantor diplomatik mendapat persetujuan penuh dari Israel, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi dalam acara pembukaan bersama dengan Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis.

Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (13/3) mengutuk langkah Praha, dan mengatakan langkah itu adalah "serangan terang-terangan" terhadap rakyat Palestina, hak-hak mereka, dan sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional." Keputusan tersebut juga merupakan pemberontakan terhadap sikap Eropa atas status hukum dan politik Yerusalem, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.

Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa langkah Ceko akan memiliki konsekuensi dramatis pada upaya dimulainya kembali negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Palestina menganggap pemerintah Ceko bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut, tidak hanya dalam proses perdamaian Timur Tengah tetapi juga dalam hubungan dengan Palestina, Arab dan negara-negara Islam.

Itu juga mendesak negara-negara Uni Eropa dan menteri luar negeri mereka, serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, untuk campur tangan dan membuat Praha membatalkan keputusan tersebut. Negara-negara anggota Uni Eropa telah menolak untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem sambil menunggu kesepakatan akhir antara Israel dan Palestina tentang masalah kota suci itu.

Di antara negara-negara Uni Eropa, hanya Hongaria yang memiliki kantor diplomatik di Yerusalem. Dengan pengecualian AS dan Guatemala, negara-negara di seluruh dunia telah menolak untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Ikuti Whatsapp Channel Republika