REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Resor Jakarta Pusat bersama Kepolisian Sektor Kecamatan Menteng membubarkan puluhan orang yang berunjuk rasa di depan Kantor Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (15/3). Kepolisian mengerahkan pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) untuk membubarkan massa karena mereka menggelar demonstrasi tanpa izin dan berpotensi melanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mereka melanggar karena pelaksanaannya pada malam hari, apalagi saat ini ada COVID-19," kata Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi di lokasi kejadian, Senin malam.
Kapolres mengingatkan massa, seluruh masalah dapat diselesaikan menggunakan prosedur yang berlaku. Sekitar 30 orang yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan DPP Partai Demokrat sejak pukul 18.30 WIB.
Mereka membubarkan diri setelah diimbau oleh kepolisian pada 20.30 WIB. Massa menuntut Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap partai tersebut. Menurut massa, mahasiswa tidak seharusnya dilibatkan dalam kisruh partai politik.
Pagar kantor pusat partai ditutup dan dijaga ketat oleh petugas setempat. Sementara itu, sekitar puluhan polisi juga berjaga mengawal aksi massa dan memastikan arus lalu lintas tidak terganggu.
Sebelum membubarkan diri, massa sempat bertemu dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Kedua belah pihak pun bermediasi. Herzaky mendengar permintaan massa, kemudian menunjukkan bahwa orang-orang yang berorasi di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin sore adalah mahasiswa.
Setidaknya ada mahasiswa dari 10 universitas di wilayah Jabodetabek berorasi menyampaikan dukungan terhadap Partai Demokrat. Terkait dengan antisipasi demonstrasi yang kemungkinan akan berlangsung esok, Kapolres Jakarta Pusat mengatakan pihaknya akan mengikuti perkembangan situasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika