REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, massa mengaku mahasiswa yang menggeruduk kantor DPP Partai Demokrat pada Senin (16/3) malam. Mereka berdemo meminta Demokrat tidak melibatkan mahasiswa dalam masalah partai.
Herzaky menjelaskan, Demokrat menerima banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat sejak isu kudeta mencuat pada 1 Februari. Mereka mengekspresikan simpati mereka dalam berbagai cara, baik melalui media massa, media sosial, maupun unjuk dukungan.
Agar kegelisahan mereka bisa terekspresikan dengan baik dan tertib, Demokrat lalu membuka Mimbar Demokrasi di Taman Proklamasi di dalam kompleks kantor DPP Demokrat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
"Dari mulut ke mulut, Mimbar Demokrasi menyebar, seiring dengan eskalasi persoalan, makin populer dan menarik makin banyak orang. Kami berupaya sebaik-baiknya agar Mimbar Demokrasi digunakan mengekspresikan pendapat, dengan argumentasi yang sehat, sebagai bagian dari edukasi publik. Ini tentu saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan," kata Herzaky dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/3).
Herzaky menyampaikan, Demokrat memperlakukan setiap orang yang datang dengan prasangka baik. Dengan demikian, ketika ada beberapa mahasiswa datang dan meminta kesempatan untuk berorasi atas nama Persatuan Aktivis Lintas Kampus, Demokrat memberikan kesempatan yang sama kepada mereka laiknya pihak-pihak lain.
Baca juga : Sekjen Demokrat Versi KLB Hadir di Raker Komisi V DPR RI
"Mereka kemudian memberikan identitasnya sebagai mahasiswa dan aktivis dari kampus tertentu dalam pendataannya. Mohon maaf kalau kemudian ternyata ada di antara mereka, yang belakangan baru diketahui memang mahasiswa dan memegang jabatan tertentu, tapi bukan perwakilan dari lembaga mahasiswa di kampusnya," ujar Herzaky.
Ke depannya, Herzaky menyatakan komitmen Demokrat untuk mencegah hal seperti ini berulang. Demokrat bakal memperketat orang yang menyatakan aspirasi di Mimbar Demokrasi.
"Kami akan mengecek identitas elemen masyarakat yang datang ke kami lebih detail lagi, dengan tetap menjunjung prasangka baik dan kebebasan berekspresi," ucap Herzaky.
Sebelumnya, aksi puluhan orang yang mengatasnamakan mahasiswa di depan Kantor Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, dibubarkan oleh pihak kepolisian pada Senin (15/3), malam. Kepolisian mengerahkan pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) untuk membubarkan massa karena mereka menggelar demonstrasi tanpa izin dan berpotensi melanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
Massa menuntut Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap partai tersebut. Menurut massa, mahasiswa tidak seharusnya dilibatkan dalam kisruh partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika