REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan sedikitnya 183 orang tewas sejak kudeta militer 1 Februari lalu.
Dari jumlah itu, 20 di antaranya tewas pada Senin kemarin (15/3). “Korban tewas meningkat secara drastis,” ujar Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) dalam laporannya pada Selasa (16/3).
AAPP juga mengatakan sampai dengan Senin, total 2.175 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan kudeta militer. AAPP mengatakan sebagian besar warga tewas pada Senin berasal dari para demonstran anti-kudeta. Tapi AAPP mencatat beberapa warga sipil ikut tewas padahal mereka tidak ikut dalam demonstrasi.
“AAPP telah mendokumentasikan pembunuhan terhadap orang-orang biasa yang bahkan tidak berpartisipasi dalam protes,” kata AAPP.
Junta militer, lapor AAPP, juga telah mematikan koneksi internet seluler di seluruh negeri sejak tadi malam dan memutus aliran listrik di beberapa kota. “Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan bisa menjadi lebih buruk di saat kegelapan malam tanpa komunikasi online,” kata AAPP.
Rezim kudeta Myanmar sebelumnya menambah pemberlakuan darurat militer di sembilan kota di Yangon dan Mandalay pada Senin, sehari setelah pasukan keamanan menembak mati hampir 40 pengunjuk rasa menuntut pemulihan pemerintahan sipil.
Saluran TV pemerintah MRTV dan Myawaddy mengumumkan darurat militer di kota-kota Aungmyay Thazan, Chan Aye Thazan, Maha Aung Myay, Pyi Gyi Tagon, dan Chan Mya Thazi di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. Darurat militer juga diumumkan di kota-kota Dagon Utara, Okalapa Utara, Dagon Selatan, dan Dagon Seik Kan Yangon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika