REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menagih komitmen elite politik untuk melakukan regenerasi kepemimpinan nasional. Hal ini disampaikannya ketika wacana masa jabatan presiden tiga periode mengemuka di publik.
"Agenda penting yang perlu selalu dibicarakan oleh publik tentunya adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elite politik," ujar Aditya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3).
Ia mengatakan, komitmen elite politik regenerasi kepemimpinan nasional harus terus diingatkan meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak secara langsung atas isu tiga periode. Jokowi menegaskan tidak memiliki niat dan minat untuk menjadi presiden tiga periode.
Aditya menjelaskan, regenerasi kepemimpinan di sebuah negara demokrasi sebenarnya merupakan landasan pembatasan kekuasaan. Semua pihak perlu menjaga komitmen bahwa periode jabatan presiden memang dibatasi berdasarkan kesepakatan politik dan diamanatkan dalam konstitusi yang hanya mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode.
Aditya melanjutkan, pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang seharusnya dipandang oleh seluruh partai politik dan elite bangsa ini sebagai upaya terus menjaga regenerasi kepemimpinan. Bukan lagi memperdebatkan masa jabatan presiden.
Baca juga : PKS: Wajar Publik Curigai Wacana Presiden 3 Periode
Ia menyebutkan, regenerasi kepemimpinan nasional saat ini sangat penting untuk menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden. Selain itu, penting untuk mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional maupun daerah guna meramaikan kontestasi pilpres 2024 sebagai usaha mengedukasi publik akan perlunya regenerasi politik.
"Saya berpandangan dalam masa waktu hingga tahun 2024 nanti, energi elite politik dan partai politik dapat sepenuhnya mempersiapkan diri dalam menghadirkan calon-calon terbaiknya, bukan memperdebatkan hal yang sensitif dalam konstitusi kita yaitu masa jabatan presiden dua periode," kata Aditya.
Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan kecurigaan terkait adanya rencana membuat Joko Widodo menjadi presiden selama tiga periode. Hal ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.
Ia mengatakan, pengamanan sejumlah lembaga negara membuat langkah pertama untuk membuat Jokowi menjabat selama tiga periode dapat diwujudkan, yakni lewat sidang istimewa MPR. Lewat sidang tersebut, ia mengatakan, bisa ada persetujuan amendemen satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ikuti Whatsapp Channel Republika