Bupati Sleman Minta OPD Beri Pelayanan Optimal Meski Pandemi
Red: Fernan Rahadi
Bupati perempuan pertama Sleman Kustini Sri Purnomo. | Foto: Instagram/@kustinisripurnomo
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Kustini Sri Purnomo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah setempat tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat meskipun pada masa pandemi ini ada pemangkasan anggaran untuk penanganan bencana nonalam Covid-19.
"Hampir seluruh OPD di Pemkab Sleman saat ini menghadapi permasalahan yang sama, yakni pemangkasan anggaran akibat dampak Covid-19 dan SDM yang terbatas, namun kami minta agar seluruh OPD tetap memberikan pelayanan yang optimal," kata Kustini Sri Purnomo di Sleman, Selasa (16/3).
Menurut dia, hal tersebut menjadi permasalahan umum di setiap OPD di Pemkab Sleman dalam setiap kunjungan kerjanya di sejumlah OPD. "Kami berharap permasalahan tersebut tidak menjadi alasan para ASN di Kabupaten Sleman untuk mengurangi pelayanan terbaiknya pada masyarakat. Dampak Covid-19 ini kita rasakan bersama, meskipun dalam keterbatasan tapi kami yakin ASN di Sleman mumpuni dan inovatif untuk memberikan pelayanan pada masyarakat," katanya.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dalam sepekan ini melakukan kunjungan kerja di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sleman. Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa kunjungannya bersama Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi dengan OPD.
"Ini menjadi salah satu program di awal masa bakti kami untuk mengetahui kondisi setiap OPD, baik SDM maupun kondisi lingkungan kerja sekaligus untuk silaturahmi," katanya.
Selain itu, dalam kunjungannya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMK) Kustini juga meminta pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilurah) secara elektronik untuk ditingkatkan. Menurut dia, pelaksanaan Pilurah tahun lalu sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti penambahan tinggi bilik pemilihan.
"Pelaksanaan Pilurah tahun lalu sudah cukup baik, namun saya minta tinggi bilik untuk ditambah supaya privasi pemilih saat melakukan pemilihan lebih terjaga," katanya.
Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Budiharjo mengaku siap untuk melakukan pembenahan penambahan tinggi bilik. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman pada masyarakat saat memberikan suaranya pada Pilurah mendatang. Budiharjo mengatakan bahwa kalurahan yang akan melaksanakan Pemilihan Lurah pada tahun 2021 ada sebanyak 35 kelurahan, 470 padukuhan yang tersebar di 17 kapanewon. Sedangkan jumlah TPS yang akan digunakan ada sebanyak 912 TPS.
"Pemilihan Lurah Serentak Secara ElektronikTahun 2021 akan dilaksanakan pada Minggu 22 Agustus 2021.Perkiraan jumlah pemilih ada sebanyak 356.086 orang," katanya.
Ia mengatakan penentuan jumlah TPS mengacu pada jumlah TPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dimana sudah ada pembatasan jumlah pemilih paling banyak 500 DPT per TPS sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di era pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
