REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Selasa, memperingatkan China agar tidak menggunakan "paksaan dan serangan". Peringatan itu ia nyatakan saat berusaha memanfaatkan perjalanan luar negeri pertamanya untuk menopang persekutuan dengan Asia dalam menghadapi Beijing, yang semakin percaya diri.
Klaim teritorial China yang luas di Laut China Timur dan Laut China Selatan telah menjadi masalah utama dalam hubungan China-AS, dan merupakan isu keamanan yang penting bagi Jepang. "Kami akan menekan balik, bila perlu, ketika China menggunakan paksaan dan serangan untuk mendapatkan jalannya," kata Blinken di sela-sela kunjungannya di Tokyo, Selasa (16/3), bersama Menteri Pertahanan ASLloyd Austin.
Washington telah mengkritik apa yang disebutnya sebagai upaya Beijing untuk menindas negara-negara tetangga dengan kepentingan yang bersaing. Sebaliknya, China mengecam tindakan yang disebutnya sebagai upaya AS untuk memicu kerusuhan di kawasan itu dan mencampuri urusan internal.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan bersama dengan mitra-mitra Jepang mereka, Blinken mengatakan perilaku China, yang tidak sejalan dengan tatanan internasional yang ada, memunculkan tantangan politik, ekonomi, militer, dan teknologi bagi aliansi dan komunitas internasional. Untuk itu, AS dan Jepang berkomitmen untuk menentang pemaksaan dan perilaku destabilisasi terhadap negara lain di kawasan yang merusak sistem internasional berbasis aturan, tambah mereka, menurut pernyataan tersebut.
Pernyataan itu dirilis usai pertemuan dengan format 2+2 antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi sebagai tuan rumah. Para menteri juga membahas "komitmen teguh" Washington untuk membela Jepang dalam perselisihannya dengan China atas pulau-pulau kecil di Laut China Timur. Mereka juga mengulangi penolakan terhadap klaim maritim China yang "melanggar hukum" di Laut China Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika