REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko mencoba meretas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Andi menilai, tindakan tersebut dilakukan karena kubu Moeldoko kian terdesak.

"Ada yang minta tolong ahli IT (information technology) supaya sistem di AHU (Ditjen Adminstrasi Hukum Umum Kemenkumham) bisa diterobos tanpa prosedur. Kan sudah makin nggak logik,"  cicit Andi di akun Twitter resmi barunya yang dikutip Republika.co.id pada Rabu (17/3).

Andi bahkan menyindir kubu Moeldoko akan melakukan hal yang kian tak masuk akal guna memperoleh legalitas kepengurusan Partai Demokrat, salah satunya menggunakan metode nonilmiah.

"Saya perkirakan Joni Alen dkk besok akan gunakan cara ghaib lewat paranormal," lanjut Andi.

Andi menjelaskan, langkah tersebut diambil kubu Moeldoko karena gagal mendaftarkan kepengurusan secara elektronik di Kemenkumham. Kegagalan daftar terjadi karena persyaratan urung dipenuhi kubu Moeldoko.

"Tragis, KLB Deli serdang gagal daftar. Tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elekrronik. Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," tulis Andi.

Baca juga : Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sebut Soal Keterangan Palsu

Sebelumnya, Partai Demokrat yang diketuai oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang kepada Kemenkumham. Penyerahan berkas dan dokumen dilakukan pada Senin (15/3).

Juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad, lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/3), menjelaskan, pendaftaran hasil KLB diterima langsung oleh Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Menurutnya, itu merupakan contoh pelayanan publik yang sangat baik, terbuka, dan transparan dari pemerintahan Joko Widodo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika