REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka penerima suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo (EP). Mantan menteri kelautan dan perikanan (KKP) itu diperiksa soal perintah bank garansi dalam kasus yang saat ini menjeratnya saat ini.
"Tersangka EP dikonfirmasi terkait dengan perintah dan kebijakan untuk dibuatkannya bank garansi bagi para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (17/3).
Pemeriksaan terhadap EP dilakukan pada Selasa (16/3) lalu. Dalam kesempatan itu, penyidik KPK juga memeriksa tersangka penerima suap lainnya dalam perkara serupa. Edhy Prabowo dan tersangka lainnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Sedangkan pada Rabu (17/3) ini, KPK memeriksa Irjen KKP Muhamad Yusuf. Yusuf mengonfirmasi dirinya akan menjalani pemeriksaan terkait bank garansi oleh penyidik KPK.
"Tentang itu, nanti saya sampaikan. Nanti saya jawab supaya clear," kata Yusuf sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, nama Sekjen KKP Antam Novambar sempat disinggung KPK saat menyita uang Rp 52,3 miliar yang diduga dari para eksportir benih lobster. KPK menduga uang itu ada kaitan instruksi Edhy Prabowo selaku Menteri KKP kepada Antam Novambar.
Edhy Prabowo diduga memerintahkan Antam untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir kepada Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima garansi bank tersebut.
Seperti diketahui, KPK telah mentersangkakan tujuh orang tersangka yakni mantan menteri kelautan dan perikanan (KKP) Edhy Prabowo (EP) Stafsus Menteri KKP Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi (SWD), Staf istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF) dan Amiril Mukminin (AM). Mereka merupakan tersangka penerima suap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika